Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian dari Indonesia dan sepenuhnya merupakan hak Indonesia.
Menurutnya, siapa pun pihak atau negara asing tidak berhak atas Natuna.
"Nah sekarang dimasuki karena kami kurang hadir di sana, oleh sebab itu keputusan pemerintah itu pertama menyatakan, siapa pun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (6/1/2020).
Mahfud menyampaikan, perairan Natuna yang menjadi wilayah teritori Indonesia harus dijaga oleh seluruh warga Indoneisa.
"Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kami bersama sebagai bangsa," ujarnya.
Terkait kisruh dengan kapal China yang mengambil ikan di perairan Natuna, Mahfud mengaku meminta agar seluruh nelayan di Indonesia ikut menjaga perairan di Natuna. Sebab, menurutnya, kekayaan laut di Natuna harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh dan untuk rakyat.
"Berdasar hukum tuh artinya apa, hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka masuki itu adalah perairan sah kita Indonesia dan kami yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang di situ termasuk 200 meter ke bawahnya dari dasar perairan itu. Itu menurut hukum hak kita," kata Mahfud.
Diketahui, Mahfud MD bakal mengirim banyak nelayan untuk melaut di perairan Natuna. Hal tersebut dilakukan guna membuktikan bahwa wilayah yang kini diklaim China tersebut merupakan bagian dari Indonesia.
Mahfud mengatakan bahwa pengiriman nelayan ke Natuna sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dalam instruksinya Jokowi ingin memperkuat keberadaan Indonesia di Natuna dengan dua cara, yaitu patroli dan kegiatan melaut.
Baca Juga: Mahfud MD Keras soal Natuna: Indonesia Tak Negosiasi dengan China
"Intinya kami akan hadir sesuai dengan perintah Presiden, sudah lama ini keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin, yang kedua kegiatan melaut nelayan," kata Mahfud.
Karena itu, Mahfud menerima kunjungan dari 120 nelayan di wilayah Pantura yang menyatakan siap bermigrasi dari Jawa menuju perairan Natuna. Namun Mahfud belum memastikan kapan waktu para nelayan tersebut dapat melaut di Natuna.
"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana, nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," ujar Mahfud.
Berita Terkait
-
Perintahkan Nelayan Jaga Natuna, Mahfud MD: Kewajiban Saudara Bela Negara
-
Soal China Klaim Natuna, Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY
-
China Klaim Natuna, AHY Minta Pemerintah Jokowi Pakai Kebijakan Warisan SBY
-
Heboh Coast Guard China Masuk Perairan Natuna, Ini Penjelasan Guru Besar UI
-
Coast Guard China Kawal Nelayannya di Natuna dan 4 Berita Populer Lain
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung