Suara.com - Kapal berbendera China yang menangkap ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau diangap melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE). TNI menemukan fakta baru bahwa coast guard China mengawal kapal tersebut.
Sementara itu, sikap Prabowo dianggap tidak tegas dalam menyikapi pelanggaran kapal China.
Berikut 5 berita populer yang dihimpun Suara.com pada Minggu (5/1/2020).
1. TNI Sebut Nelayan China Tangkap Ikan Didampingi Coast Guard Tiongkok
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyebutkan aktivitas kapal nelayan China menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau di laut Natuna, Kepulauan Riau didampingi dua kapal penjaga pantai (coast guard) dan satu pengawas perikanan China.
Hal itu berdasarkan pantauan udara TNI. Yudo Margono mengemukakan, pukat harimau di Indonesia dilarang oleh pemerintah melalui peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.
2. Prabowo Pilih Langkah Damai dengan China Soal Natuna, Jubir Beri Penjelasan
Ucapan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang memilih langkah damai dan bersahabat untuk menyelesaikan pelanggaran Pemerintah China di perairan Natuna menuai kritik. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan yang dimaksud Prabowo itu sesuai dengan prinsip diplomasi dan pertahanan.
Baca Juga: Pasca Banjir, Kampung Melayu Baru Bisa Bersih 7 Hari Lagi
Dahnil menjelaskan prinsip diplomasi yang dimaksud ialah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Sedangkan prinsip pertahanan itu yakni defensif bukan ofensif. Dalam pemikiran Prabowo, setiap penyelesaian masalah itu selalu mengedepankan dua prinsip tersebut.
3. Terkena Banjir Paling Parah, BNPB Gelontorkan Dana Rp 1 M ke Warga Bekasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan uang sebesar Rp 1 miliar untuk warga Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir.
Penyerahan bantuan itu diberikan langsung Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dan disaksikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di Gudang BNPB, Perum Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (4/1/2020).
Berita Terkait
-
Panas Indonesia - China, TNI Kirim Banyak Kapal Perang Besok ke Natuna
-
Konflik dengan China: Indonesia Perketat Natuna
-
Mahfud MD Keras soal Natuna: Indonesia Tak Negosiasi dengan China
-
Anak Korban Banjir Jakarta Boleh Tak Pakai Seragam saat Sekolah
-
Korban Banjir Kampung Pulo Protes: Bantuan Mie Mulu, Sesekali Mentahnya Kek
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi