Suara.com - Masyarakat Madani Antikorupsi mengirimkan jamu antidiare kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Maksud pemberian jamu itu agar pimpinan KPK tahan dari penyakit diare.
Terlebih Jakarta saat ini tengah musim hujan dan banjir.
"Hari ini kami berencana menyerahkan jamu antidiare kepada komisioner KPK, dengan harapan tentu saja jamu ini pertama membuat komisioner KPK tidak terkena sakit diare selama musim banjir dan musim penghujan," ucap perwakilan Masyarakat Madani Antikorupsi Ray Rangkuti di gedung KPK, Jakarta, Rabu siang.
Selain itu, kata dia, jamu tersebut juga diberikan agar komisioner KPK tetap bisa mengusut kasus-kasus yang sedang diproses KPK saat ini.
"Bisa jadi karena masalah yang dihadapi oleh KPK di masa mendatang terlihat lebih banyak. Kedua, komisioner KPK juga tidak mengalami sakit diare karena menyusul OTT KPK yang baru saja dilaksanakan," ucap Ray.
Lebih lanjut, Ray pun menyinggung saol proses penggeledahan di salah satu kantor partai politik terkait kasus yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Sejauh ini, kita tunggu langkah tegas KPK karena kita ketahui KPK baru melakukan penggeledahan di satu ruangan. Sementara dalam langkah KPK yang sudah sama-sama kita ketahui, ada rencana juga melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor partai politik yang sampai sekarang kita tidak tahu, kapan penyegelan ini dilakukan," ucap Ray.
Selain kasus KPU tersebut, Ray juga menyinggung kasus korupsi besar lainnya seperti Jiwasraya, Asabri, Century, dan BLBI.
"Tentu di luar itu ada kasus besar, ada Jiwasraya, Asabri, Century, BLBI di mana kasus-kasus besar ini kalau ditotal bisa sampai puluhan triliun kerugian negaranya karena mengingat menjerat nama kepentingan juga jangan sampai komisioner KPK sakit diare mendengarkan jumlah yang besar ini," kata Ray.
Baca Juga: DKPP Gelar Sidang Etik Wahyu Setiawan di KPK Siang Ini
Ray juga ditemani oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badi'ul Hadi, perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Kaka Suminta, dan Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto.
Dalam kedatangannya, mereka juga menunjukkan kertas yang bertuliskan "Negara Sehat Tanpa Diare Tanpa Korupsi" dan "KPK Jangan Mencret Tangani Korupsi". Mereka juga terlihat membawa kotak bertuliskan "Jamu Anti Diare Untuk KPK".
"Nanti jamu ini akan kita masukkan dalam kotak, kotak ini nanti hanya bisa disampaikan oleh dua orang. Dua orang ini nanti akan menyampaikannya mungkin melalui resepsionis. Tentu saja kami berharap resepsionisnya bisa menyampaikan kepada komisioner KPK," ujar Ray. (Antara)
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
3 Bedak Padat untuk Usia 40-an: Bisa Samarkan Kerutan Halus, Makeup Jadi Mulus
-
Pajak EGR Dinilai Bikin Transaksi Emas Elektronik Seret, Airlangga Turun Tangan
-
Polisi Klaim 995 Pistol di Ruang Kerja Eks Ketua Yayasan Sekolah Jaksel Bukan Senpi
-
Kalau Standarnya Cuma "Daripada Dikorupsi", Semua Program Terlihat Bagus
-
Bursa Kripto CFX10 Melesat, Bitcoin dan Ethereum Naik
-
Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
-
Kala Lapar Bertemu Deadline Kerjaan Tanpa Ampun, Lahirlah Kutukan 'Hangry'
-
Pemerintah Ubah Sebutan Pemulung Jadi 'Pemilah Sampah', Bakal Jadi Profesi Terlindungi
-
Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Komisi III DPR RI: Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
-
Ribuan Pemilah Sampah di Bantargebang Kini Punya Jaminan Kerja