- Pemerintah Indonesia belum secara resmi membahas wacana pemotongan gaji menteri dalam agenda kebijakan negara hingga saat ini.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan gaji bergantung pada Presiden.
- Pemerintah tengah mengkaji efisiensi anggaran kementerian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini.
Suara.com - Wacana pemotongan gaji menteri kembali mencuat di tengah upaya efisiensi anggaran negara, namun hingga kini belum masuk dalam pembahasan resmi pemerintah. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi agenda kebijakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah belum membahas rencana tersebut, baik terkait gaji maupun tunjangan menteri.
"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa isu pemotongan gaji sempat muncul dalam diskursus, namun belum masuk dalam agenda resmi pemerintah. "Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.
Airlangga juga mengarahkan agar pihak yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut yang memberikan penjelasan lebih lanjut. "Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait pemotongan gaji menteri di internal pemerintah.
"Belum, belum," ujarnya.
Menurut Purbaya, keputusan terkait kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," kata dia.
Meski demikian, Purbaya mengaku tidak keberatan apabila kebijakan tersebut diterapkan. Ia bahkan membuka kemungkinan adanya pemotongan gaji menteri dengan persentase tertentu.
Baca Juga: Gaji Rp5 Juta Mau Beli Mobil Listrik? Ini 3 Rekomendasi Molis dengan Cicilan Paling Aman
“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/4/2026).
Ia juga sempat memperkirakan besaran pemotongan gaji yang mungkin diterapkan.
“Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.
Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji langkah efisiensi anggaran secara lebih luas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Purbaya menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menetapkan langsung persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
Langkah efisiensi ini akan difokuskan pada program-program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki laju pelaksanaan yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri dipandang sebagai bagian dari upaya penghematan sekaligus simbol solidaritas pejabat negara dalam menekan belanja negara.
"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Berita Terkait
-
Gaji Rp5 Juta Mau Beli Mobil Listrik? Ini 3 Rekomendasi Molis dengan Cicilan Paling Aman
-
Mendadak Prabowo Panggil Airlangga, Purbaya hingga Dony Oskario ke Istana, Ada Apa?
-
Fantastis! Guru Ini Dapat Gaji Rp60 Juta Per Bulan, Kok Bisa? Begini Cara Legalnya
-
Bak Langit dan Bumi, Ini Perbedaan Gaji Tamtama Polisi Vietnam vs Indonesia
-
Ngebulnya Pasar Rokok Ilegal di RI
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina