Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), enggan menanggapi upaya tim hukum dari PDI Perjuangan yang menemui Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Di mana, pertemuan itu, diduga terkait adanya pelanggaran etik penyelidik KPK yang ingin menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan.
"Kami, tidak akan masuk ke sana ya, karena itu sudah ranah dari Dewas, termasuk juga apakah terkait dengan etik dan sebagainya, kami tahu bahwa itu masuk wilayah tugas pokok fungsi dari Dewan Pengawas," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi, Jumat (17/1/2020).
Maka itu, Ali menyarankan seputar pertemuan tim hukum PDI perjuangan itu lebih baik ditanyakan kepada Dewas KPK.
"Jadi, kami tidak masuk ke wilayah sana untuk menjelaskan lebih lanjut, barangkali nanti bisa dikonfirmasi ke pihak Dewas," ucap Ali.
Seperti diketahui, tim hukum dari DPP PDI Perjuangan, sejak Kamis kemarin tengah melakukan safari ke sejumlah instansi seperti KPU, Bawaslu dan Dewas KPK.
Untuk hari ini, tim hukum dari PDIP juga melakukan safari ke Dewan Pers dan berencana pula ke Mabes Polri.
Tujuan kedatangan mereka, diduga terkait OTT KPK terhadap eks komisioner Wahyu Setiawan penerima suap dari Caleg PDIP, Harun Masiku. Sekaligus, mereka mempertanyakan terkait prosedur penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
Datangi Dewan Pers, Tim Kuasa Hukum PDIP Bantah Mau Adukan Media
-
Cuitan Usil Dua Politikus Demokrat Sindir Sekjen PDIP Soal Harun Masiku
-
KPK Ultimatum Harun Masiku untuk Segera Menyerahkan Diri
-
Harun Belum Tertangkap, KPK Yakin Kasus Suap Wahyu Setiawan Bakal Tuntas
-
Usai Bertemu Dewas KPK, Tim Hukum PDIP Serahkan Surat
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Solusi Menkeu Baru Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bikin Ekonomi Ngebut Biar Rakyat Sibuk Cari Makan Enak
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
Terkini
-
3 Fakta Skandal Pungli Paskibra Pejabat Kesbangpol, Uang Makan Dipotong Puluhan Juta?
-
Perintah Prabowo: Anggota DPR Gerindra Dilarang 'Flexing', Ahmad Dhani Usulkan RUU Anti-flexing
-
Pesan Prabowo untuk Anggota DPR Gerindra: Jaga Tutur Kata dan Gaya Hidup!
-
Jadwal Pemberkasan CPNS 2024 Bergeser, Kapan Seleksi CPNS 2025 Dibuka?
-
Kakek-kakek Ngaku Dibawa Bidadari, Ditemukan setelah Hilang di Kebun Karet Riau
-
Benarkah 'Era Jokowi' Sudah Usai? 5 Fakta Reshuffle Prabowo, Diawali Depak Sri Mulyani
-
Kompolnas: Etik Tak Cukup, Kasus Kematian Ojol Affan Kurniawan Harus Diproses Pidana
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
CEK FAKTA: Klaim Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia ke Jepang
-
Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo