Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), enggan menanggapi upaya tim hukum dari PDI Perjuangan yang menemui Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Di mana, pertemuan itu, diduga terkait adanya pelanggaran etik penyelidik KPK yang ingin menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan.
"Kami, tidak akan masuk ke sana ya, karena itu sudah ranah dari Dewas, termasuk juga apakah terkait dengan etik dan sebagainya, kami tahu bahwa itu masuk wilayah tugas pokok fungsi dari Dewan Pengawas," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi, Jumat (17/1/2020).
Maka itu, Ali menyarankan seputar pertemuan tim hukum PDI perjuangan itu lebih baik ditanyakan kepada Dewas KPK.
"Jadi, kami tidak masuk ke wilayah sana untuk menjelaskan lebih lanjut, barangkali nanti bisa dikonfirmasi ke pihak Dewas," ucap Ali.
Seperti diketahui, tim hukum dari DPP PDI Perjuangan, sejak Kamis kemarin tengah melakukan safari ke sejumlah instansi seperti KPU, Bawaslu dan Dewas KPK.
Untuk hari ini, tim hukum dari PDIP juga melakukan safari ke Dewan Pers dan berencana pula ke Mabes Polri.
Tujuan kedatangan mereka, diduga terkait OTT KPK terhadap eks komisioner Wahyu Setiawan penerima suap dari Caleg PDIP, Harun Masiku. Sekaligus, mereka mempertanyakan terkait prosedur penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
Datangi Dewan Pers, Tim Kuasa Hukum PDIP Bantah Mau Adukan Media
-
Cuitan Usil Dua Politikus Demokrat Sindir Sekjen PDIP Soal Harun Masiku
-
KPK Ultimatum Harun Masiku untuk Segera Menyerahkan Diri
-
Harun Belum Tertangkap, KPK Yakin Kasus Suap Wahyu Setiawan Bakal Tuntas
-
Usai Bertemu Dewas KPK, Tim Hukum PDIP Serahkan Surat
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai
-
'Spill' Blueprint Gen Z Ideal Versi Megawati: Cerdas, Melek Politik, dan Merawat Bumi
-
Respons Kejagung Usai Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Perampasan Aset
-
Diduga Imbas Tabung Gas Bocor, Wanita Lansia Bos Warung Makan di Penjaringan Tewas Terpanggang