Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit forensik terhadap kasus dugaan korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan ASABRI.
Terkait itu, pihak Kejaksaan Agung mengaku sudah melakukan apa yang diharapkan Sandiaga. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono.
Hari mengatakan saat Kejagung melakukan penggeledahan, penyidik juga turut melakukan audit forensik pada unit komputer yang dimiliki setiap tersangka. Dirinya menyebut komputer yang diaudit forensik oleh penyidik ialah milik tersangka Benny Tjokro, Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Syahriman.
"Apa yang disampaikan beliau kami lakukan, termasuk kita melakukan kloning atau audit forensik terhadap komputer yang digunakan untuk transaksi itu," kata Hari di Gedung Jampidsus Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Hari juga menambahkan bahwa pihaknya turut menelisik aliran uang yang berada di masing-masing tersangka. Dalam hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PPATK.
"Kemarin yang berhasil disita di dalam penggeledahan itu ada milik tersangka BT, tersangka SR, mantan dirut," pungkasnya.
Untuk diketahui, Sandiaga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit forensik untuk bisa menguak aliran dana dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.
"Harus dilakukan audit investigatif atau mungkin forensik audit untuk memastikan ke mana larinya investasi-investasi ini sehingga bisa me-recovery nilai-nilai investasi yang sudah akhirnya mengorbankan jutaan nasabah dan pensiunan TNI dan Polri," ujar Sandiaga selepas acara pelantikan PB Esports di Hotel Kempinski, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah menindak tegas dan mengusut tuntas perkara kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi dua perusahaan tersebut sehingga dapat mengganti kerugian nasabah.
Baca Juga: Pernyataan Kejagung Soal Peristiwa Semanggi Dinilai Berbeda Dengan Jokowi
Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga dinilainya perlu memikirkan dampak dari segi bisnis terutama soal pemulihan keuangan perusahaan.
Berita Terkait
-
Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir Aset Tanah Tersangka Benny Tjokro Lagi
-
Usut Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja
-
Jokowi Singgung Sandiaga untuk Pilpres 2024, Prabowo: Masih Lama
-
Kejaksaan Periksa Eks Dirut Jiwasraya Hendrisman di KPK
-
Dulu Didakwa Korupsi Pupuk Kaltim, Kini Danny Terseret Kasus Jiwasraya
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik