Suara.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen membantah seluruh dakwaan melalui eksepsinya atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Kivlan merasa telah dizalimi dengan kasus yang dianggapnya sebagai rekayasa.
Satu per satu eksepsi ia sampaikan di depan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Ia membantah seluruh tuduhan kalau dirinya menjadi dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu, serta merencanakan pembunuhan 5 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.
"Saya terangkan dari tanggal 14 sampai sekarang, semua tidak ada itu yang saya lakukan. Itu adalah rekayasa dan dari polisi, instruksi dari Wiranto," kata Kivlan usai persidangan.
Ia juga menuding kalau Menkomaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lah yang menjadi aktor pembuat kasus yang dianggapnya hanya rekayasa tersebut. Alih-alih membunuh, ia justru mendapatkan informasi kalau dirinya lah yang hendak dibunuh.
"Jadi itu adalah rekayasa termasuk keterlibatan Wiranto, Luhut, itu yang merekayasa perintah dari Wiranto dan dari Luhut. Kami buktikan, bahwa saya malah, menurut informasi Iwan saya mau dibunuh oleh mereka ini," ujarnya.
Menurutnya, mulai dari tuduhan pembelian senjata ilegal, dalang kerusuhan hingga perencanaan pembunuhan itu hanya rekayas semata. Apalagi kata Kivlan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian pun rekayasa.
"Dasar penyidikan saya ditangkap pada 21, tapi saya ditangkap tanggal 29. Semua rekayasa ini adalah kasar, brutal," ujarnya.
"Saya dizalimi. Saya betul-betul dizalimi , rekayasa, sumbangan saya untuk negara dan bangsa sudah cukup banyak. Saya tidak menuntut apa-apa, saya minta hanya keadilan," Kivlan menambahkan.
Untuk diketahui, Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus makar dan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka setelah aparat kepolisian lebih dulu menetapkan enam tersangka berinisial HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF.
Baca Juga: Alasan Pakai Seragam Purnawirawan, Kivlan: Lawan Rekayasa Luhut, Wiranto
Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan yang pertama dirinya telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua yaitu didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM