Suara.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen membantah seluruh dakwaan melalui eksepsinya atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). Kivlan merasa telah dizalimi dengan kasus yang dianggapnya sebagai rekayasa.
Satu per satu eksepsi ia sampaikan di depan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Ia membantah seluruh tuduhan kalau dirinya menjadi dalang kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu, serta merencanakan pembunuhan 5 tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.
"Saya terangkan dari tanggal 14 sampai sekarang, semua tidak ada itu yang saya lakukan. Itu adalah rekayasa dan dari polisi, instruksi dari Wiranto," kata Kivlan usai persidangan.
Ia juga menuding kalau Menkomaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lah yang menjadi aktor pembuat kasus yang dianggapnya hanya rekayasa tersebut. Alih-alih membunuh, ia justru mendapatkan informasi kalau dirinya lah yang hendak dibunuh.
"Jadi itu adalah rekayasa termasuk keterlibatan Wiranto, Luhut, itu yang merekayasa perintah dari Wiranto dan dari Luhut. Kami buktikan, bahwa saya malah, menurut informasi Iwan saya mau dibunuh oleh mereka ini," ujarnya.
Menurutnya, mulai dari tuduhan pembelian senjata ilegal, dalang kerusuhan hingga perencanaan pembunuhan itu hanya rekayas semata. Apalagi kata Kivlan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian pun rekayasa.
"Dasar penyidikan saya ditangkap pada 21, tapi saya ditangkap tanggal 29. Semua rekayasa ini adalah kasar, brutal," ujarnya.
"Saya dizalimi. Saya betul-betul dizalimi , rekayasa, sumbangan saya untuk negara dan bangsa sudah cukup banyak. Saya tidak menuntut apa-apa, saya minta hanya keadilan," Kivlan menambahkan.
Untuk diketahui, Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus makar dan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka setelah aparat kepolisian lebih dulu menetapkan enam tersangka berinisial HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF.
Baca Juga: Alasan Pakai Seragam Purnawirawan, Kivlan: Lawan Rekayasa Luhut, Wiranto
Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan yang pertama dirinya telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua yaitu didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus