Suara.com - Penasehat hukum terdakwa Romahurmuziy, Maqdir Ismail menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menggiring opini terkait pertimbangan mengajukan banding atas kliennya yang telah divonis selama 2 tahun penjara terkais kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Selain itu, Maqdir juga menyoroti salah satu pertimbangan JPU, yakni bahwa vonis kepada klien belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Ada upaya penggiringan opini, membandingkan vonis klien kami dengan kasus ketua-ketua umum partai lainnya. Pembandingan ini menyesatkan dan semata-mata dimaksudkan untuk framing negatif kepada klien kami," kata Maqdir melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2020).
Menurutnya, seharusnya JPU KPK tidak melihat perkara suap Rommy ini dengan statusnya sebagai bekas pemimpin partai politik. Justru, kata dia, dasar vonis yang telah dijatuhkan kepada hakim itu harus dilihat dari jumlah uang dan keterlibatannya dalam kasus tersebut.
"Tidaklah semestinya dari kacamata hukum, sebuah vonis diperbandingkan atas status klien kami sebagai Ketua Umum. Melainkan seharusnya vonis sebuah perkara diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah delik," kata dia.
Maqdir menganggap vonis penjara yang dijatuhka kepada kliennya itu cukup tinggi. Maqdir pun mencontohkan kasus-kasus lain seperti Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Rio Capella tahun 2016 yang hanya dituntut dua tahun penjara tanpa pencabutan hak politik untuk penerimaan Rp 200 juta.
Sedangkan, eks direktur PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro tahun 2019 dituntut dua tahun atas penerimaan uang Rp 156 juta.
"Sementara klien kami dituntut empat tahun. Dan pencabutan hak politik selama lima tahun, untuk penerimaan yang menurut hakim PN Tipikor sebesar Rp 300 juta," kata dia.
Maqdir menambahkan terkait uang pengganti sejumlah Rp 46.5 juta, yang diminta JPU dalam tuntutannya, sama sekali kliennya tak mengetahui.
Baca Juga: Sidang Vonis Rommy, Majelis Hakim Sebut Eks Menag Lukman Terima Rp 70 Juta
"Sudah semestinya klien kami tidak mengganti sama sekali karena memang menurut Putusan hakim PN Tipikor, klien kami sama sekali tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang dituduhkan," ujar Maqdir.
Menurut Maqdir kliennya pun, akan siap menghadapi banding yang diajukan JPU.
"Klien kami menyatakan siap menghadapi peradilan banding seraya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan YME, agar diberikan kebebasan, setidaknya keringanan, dlm vonis Pengadilan Banding berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tak terbantahkan," kata dia.
Siang tadi, KPK melalui JPU resmi melakukan banding kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, atas vonis dua tahun eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy.
"Perkara atas nama Romahurmuziy, JPU KPK menyatakan sikap melakukan upaya hukum banding," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi, Senin (27/1/2020).
Ali pun memberikan alasan JPU melakukan banding lantaran vonis yang diterima Rommy tidak memenuhi rasa keadilan.
Berita Terkait
-
KPK Banding, Tak Terima Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara
-
Terbukti Terima Suap Rp 70 Juta, KPK Belum Berniat Periksa Eks Menag Lukman
-
Diperintah Hakim Kembalikan Uang Eks Menag Lukman yang Disita, Ini Kata KPK
-
KPK Disuruh Hakim Pulangkan Uang yang Disita dari Ruangan Eks Menag Lukman
-
Sidang Vonis Rommy, Majelis Hakim Sebut Eks Menag Lukman Terima Rp 70 Juta
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi