Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mencurahkan minimnya alokasi anggaran negara yang diberikan kepada lembaganya. Anwar menyebut alokasi anggaran yang diberikan negara kepada MK di tahun 2020 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019.
Hal itu disampaikan Anwar di hadapan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pleno Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Anwar Usman menyampaikan bahwa pada tahun 2020 MK hanya mendapatkan alokasi anggaran dari negara sebesar Rp 246.215.842.000.
"Jumlah ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019, yakni sebesar Rp 539.645.401.000," kata Anwar Usman.
Menurut Anwar, anggaran yang diberikan negara sebesar lebih dari Rp 246 miliar itu akan digunakan untuk beberapa kegiatan. Misalnya, kegiatan pendidikan dan pemahaman hak konstitusional warga negara dan peningkatan kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, kata Anwar Usman, anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dimana, pada tahun 2020 akan diselenggarakan Pilkada Serentak di 270 daerah.
"Tahun 2020 prioritas yang dikedepankan tetap pada dukungan pelaksanaan fungsi dan peran MK dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan. Termasuk untuk menghadapi potensi perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di 270 daerah," katanya.
Berita Terkait
-
Sudah Terima, Ketua MK Siap Sidangkan Gugatan UU KPK
-
Kikuk Dipanggil Ketua Depan Anwar Usman, Arief: Saya Ketua MK 2 Tahun Lalu
-
MK Tolak 14 Gugatan Sengketa Pileg 2019 Milik 7 Partai Politik di Panel I
-
MK Gelar Sidang Putusan Sela 260 Perkara Sengketa Pileg 2019
-
Ketua MK: Kami Tak Bisa Puaskan Semua Pihak, Jangan Hujat dan Fitnah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar