Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sempat emosi ketika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyoroti status WNI eks ISIS.
Mulanya, Ahmad Taufan Damanik menyoroti adanya ketakutan berlebih di masyarakat terkait pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Buntutnya, Komnas HAM dimaki ketika menyerukan adanya pendataan bagi eks ISIS.
"Selesaikan dengan baik, jangan penuh ketakutan," ujar Ahmad Taufan seperti dikutip Suara.com dari acara Mata Najwa bertajuk 'Menangkis ISIS' yang ditayangkan pada Rabu (12/2/2020) malam.
Namun, sang pembawa acara Najwa Shihab mempertanyakan pernyataan itu. Najwa menilai wajar jika ada ketakutan dari publik karena sudah beberapa kali terpapar serangan terorisme.
"Wajar dong takut ada beberapa kali kita terkena serangan," ujar Najwa.
Ahmad Taufan mengatakan, "Oh iya pastilah. Tapi ketakutan berlebihan sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional, itu juga jadi masalah."
Dia pun menyontohkan ketakutan berlebihan di masyarakat ketika Komnas HAM mewacanakan pendataan WNI eks ISIS. Pihaknya, kata Ahmad Taufan, dimaki-maki oleh masyarakat.
"Komnas HAM bilang profiling (pendataan--RED) dulu, kita dimaki-maki sama masyarakat. Padahal maksud kita dikenali satu persatu. Ini ada bayi, apa bayi mau dibiarkan telantar," ujar Ahmad Taufan.
Pun Ahmad Taufan menyoroti persoalan status kewarganegaraan WNI eks ISIS. Dia enggan berdebat karena waktunya tidak banyak. Yang terang, menurut dia, pencabutan kewarganegaraan itu memiliki prosedur.
Baca Juga: Wacana Anak WNI Eks ISIS Dipulangkan, Pemerintah Diminta Waspadai Hal Ini
"Termasuk soal status kewarganegaraan, saya rasa tidak banyak waktu kita untuk berdebat. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan, pencabutan kewarganegaraan itu ada prosedur dari mulai dari bawah ke menteri sampai presiden," kata Ahmad Taufan.
Lalu Najwa pun bertanya perihal status WNI eks ISIS tersebut di mata Ahmad Taufan. "Menurut versi Anda, mereka masih WNI? Bukan eks WNI?" tanya.
Ahmad Taufan pun memberikan contoh penghapusan satu generasi intelektual yang terjadi karena situs politik di Indonesia tengah bergejolak pada tahun 1965 terkait peristiwa G30S.
"Saya ingin menekankan ke bung Fadjroel Rahman (juru bicara kepresidenan). Tolong sampaikan ke presiden. Sepanjang sejarah indonesia merdeka, kita baru satu kali membuat lebih dari 100 orang stateless, yakni tahun 1965," tutur Ahmad Taufik.
Dia pun melanjutkan, "Apa mau terulang ini persoalan? Jangan kita sembarangan membuat kebijakan sehingga tidak menjadi ada satu kondisi..."
Belum selesai omongan tersebut, Fadjroel Rahman yang juga ikut dalam dialog, menuding Ahmad Taufan menyamakan generasi intelektual pada 1965 tersebut dengan teroris ISIS.
Berita Terkait
-
Wacana Anak WNI Eks ISIS Dipulangkan, Pemerintah Diminta Waspadai Hal Ini
-
WNI Eks ISIS Tak Akan dipulangkan, Komnas HAM Pertanyakan Kelanjutan Hukum
-
Jika WNI Eks ISIS Diabaikan, Bahaya Ini Mengintai Indonesia
-
Wapres Ma'ruf Amin Diminta Turun Tangan Pulangkan WNI Eks ISIS
-
Syarat Ini Harus Dipenuhi WNI Eks ISIS Kalau Mau Pulang ke Tanah Air
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui
-
500 Ribu Lulusan SMK Siap Go Global: Cak Imin Targetkan Tenaga Terampil Tembus Pasar Dunia