Suara.com - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menyebut dengan Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi UU yang lama membuat lembaga antirasuah tersebut semakin lemah.
Laode memprediksi, UU KPK nomor 19 Tahun 2019 bakal semakin menumbuhsuburkan korupsi. Hal tersebut disampaikannnya, lantaran tak ada hukuman tegas dalam aturan UU KPK yang baru.
"Prediksi saya itu, akan makin banyak korupsi terjadi, karena tidak akan ada lagi ketakutan untuk melakukan korupsi dan insyaAllah itu tidak terjadi," kata Laode di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2020).
Laode menambahkan bila korupsi terus merajalela, maka dimungkinkan KPK juga akan ditinggalkan oleh masyarakat dengan citra yang semakin buruk.
"Jadi, saya baca berita ada survei yang pada Agustus tahun lalu kami selalu nomor satu dan dua. Sekarang, kita diangkatan kelima, sudah turun," ungkap Laode
Laode menyampaikannya berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center. Menurut survei tersebut, berdasarkan kinerja lembaga negara dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid II, KPK berada di posisi kelima.
Turunnya tingkat kinerja KPK merupakan dampak disahkannya UU KPK yang baru pada 17 September 2019 silam. Hal tersebut dikatakan Laode dengan merujuk pada Survei Alvara pada Agustus 2019. Saat itu, menurut hasil riset, KPK berada di posisi kedua. Namun, setelah bulan Februari 2020 turun keperingkat kelima. Maka itu, Laode mengibaratkan bahwa KPK kini seperti Candi Borobudur.
"Kalau tren ini sampai kedepan berlangsung terus, maka KPK itu akan menjadi bangunan seperti Borobudur cakep dilihat, tetapi sudah jarang dipakai ibadah bangunannya," katanya.
Baca Juga: Jadi Saksi Ahli, BM: Sejak UU KPK Disahkan, 30 Pegawai Pilih Mundur
Berita Terkait
-
Perjuangan KPK Era Agus Rahardjo Cs hingga Dilobi Anggota DPR soal RUU KPK
-
Jadi Saksi Ahli, BM: Sejak UU KPK Disahkan, 30 Pegawai Pilih Mundur
-
MK: UU KPK Paling Banyak Digugat
-
UU KPK Baru Melemahkan, Dewas KPK Minta Publik Terus Mengawasi
-
UU KPK Dinilai Perlambat Kinerja KPK, Jokowi: Buktinya OTT Bupati Sidoarjo
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Telin Perluas Jejak Ekosistem Digital Global Melalui Empat Kemitraan Strategis di BATIC 2026
-
Cinta Terlarang Berujung Teror: Karyawan SPPG di Tuban Peras Istri Orang Pakai Video Intim
-
Harga Emas Antam Anjlok Rp48.000, Kini Rp2,67 Juta per Gram
-
Desain Tak Lagi Milik Profesional, IM3 Buka AI dan Adobe Express untuk 15 Ribu Kreator hingga UMKM
-
Ruang Kelas Ambruk: Siswa SDN 3 Wonorejo Belajar di Bawah Tenda Darurat
-
Menhut Raja Juni Sebut Karhutla di Riau Terus Mengecil
-
Serum Viva Warna Biru untuk Apa? Ini Manfaat, Harga, dan Review Pengguna
-
Jangan Asal Buka Kiriman Misterius! Review Paket Santet: Petaka Belanja Online Mistik yang Kejam
-
Iran Siapkan Jalur Baru Selat Hormuz, Pembukaan Kembali Bergantung pada Komitmen AS
-
Kabut Asap Karhutla: Kualitas Udara 6 Daerah di Riau pada Level Tidak Sehat