Suara.com - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menyebut dengan Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi UU yang lama membuat lembaga antirasuah tersebut semakin lemah.
Laode memprediksi, UU KPK nomor 19 Tahun 2019 bakal semakin menumbuhsuburkan korupsi. Hal tersebut disampaikannnya, lantaran tak ada hukuman tegas dalam aturan UU KPK yang baru.
"Prediksi saya itu, akan makin banyak korupsi terjadi, karena tidak akan ada lagi ketakutan untuk melakukan korupsi dan insyaAllah itu tidak terjadi," kata Laode di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2020).
Laode menambahkan bila korupsi terus merajalela, maka dimungkinkan KPK juga akan ditinggalkan oleh masyarakat dengan citra yang semakin buruk.
"Jadi, saya baca berita ada survei yang pada Agustus tahun lalu kami selalu nomor satu dan dua. Sekarang, kita diangkatan kelima, sudah turun," ungkap Laode
Laode menyampaikannya berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center. Menurut survei tersebut, berdasarkan kinerja lembaga negara dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid II, KPK berada di posisi kelima.
Turunnya tingkat kinerja KPK merupakan dampak disahkannya UU KPK yang baru pada 17 September 2019 silam. Hal tersebut dikatakan Laode dengan merujuk pada Survei Alvara pada Agustus 2019. Saat itu, menurut hasil riset, KPK berada di posisi kedua. Namun, setelah bulan Februari 2020 turun keperingkat kelima. Maka itu, Laode mengibaratkan bahwa KPK kini seperti Candi Borobudur.
"Kalau tren ini sampai kedepan berlangsung terus, maka KPK itu akan menjadi bangunan seperti Borobudur cakep dilihat, tetapi sudah jarang dipakai ibadah bangunannya," katanya.
Baca Juga: Jadi Saksi Ahli, BM: Sejak UU KPK Disahkan, 30 Pegawai Pilih Mundur
Berita Terkait
-
Perjuangan KPK Era Agus Rahardjo Cs hingga Dilobi Anggota DPR soal RUU KPK
-
Jadi Saksi Ahli, BM: Sejak UU KPK Disahkan, 30 Pegawai Pilih Mundur
-
MK: UU KPK Paling Banyak Digugat
-
UU KPK Baru Melemahkan, Dewas KPK Minta Publik Terus Mengawasi
-
UU KPK Dinilai Perlambat Kinerja KPK, Jokowi: Buktinya OTT Bupati Sidoarjo
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra