Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengecam sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM ketimbang permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan, seharusnya HAM tetap masuk dalam prioritas utama pemerintah selain agenda-agenda infrastruktur dan SDM.
"Itu jadi salah satu statement yang disayangkan, lagi-lagi dari pejabat negara terlebih merupakan presiden kita sendiri, harusnya HAM juga jadi bagian yang diprioritaskan," kata Fajar saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/2/2020).
Fajar menilai perkembangan isu HAM di era Jokowi semakin mundur, sebab tidak ada komitmen yang nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu atau pun sekarang.
"Presiden Jokowi itu melihat isu pelanggaran HAM di Indonesia kita melihat semakin kesini semakin tidak menunjukkan komitmennya yang baik, misalnya dari aksi kamisan yang terus tidak mendapatkan respon, lalu kasus di Papua," katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan BBC -jaringan Suara.com- di Yogyakarta, Presiden Jokowi mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?. Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi, Selasa (12/2/2020).
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Amnesty Internasional Kecam Sikap Jokowi yang Tak Prioritaskan HAM
Berita Terkait
-
BEM UI Berang Mahfud MD Bilang Data Tapol Papua Nggak Jelas
-
Nasib Buruk Hermawan Si Pengancam Penggal Kepala Jokowi
-
Aturan Angkutan Ekspor Malah Akan Rusak Cita-cita Presiden Jokowi
-
Mahfud MD Sebut Data Rakyat Papua dari BEM UI Berisi Nama Orang Tak Jelas
-
Keburu Reses, DPR Ulur Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta