Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengecam sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM ketimbang permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan, seharusnya HAM tetap masuk dalam prioritas utama pemerintah selain agenda-agenda infrastruktur dan SDM.
"Itu jadi salah satu statement yang disayangkan, lagi-lagi dari pejabat negara terlebih merupakan presiden kita sendiri, harusnya HAM juga jadi bagian yang diprioritaskan," kata Fajar saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/2/2020).
Fajar menilai perkembangan isu HAM di era Jokowi semakin mundur, sebab tidak ada komitmen yang nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu atau pun sekarang.
"Presiden Jokowi itu melihat isu pelanggaran HAM di Indonesia kita melihat semakin kesini semakin tidak menunjukkan komitmennya yang baik, misalnya dari aksi kamisan yang terus tidak mendapatkan respon, lalu kasus di Papua," katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan BBC -jaringan Suara.com- di Yogyakarta, Presiden Jokowi mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?. Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi, Selasa (12/2/2020).
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Amnesty Internasional Kecam Sikap Jokowi yang Tak Prioritaskan HAM
Berita Terkait
-
BEM UI Berang Mahfud MD Bilang Data Tapol Papua Nggak Jelas
-
Nasib Buruk Hermawan Si Pengancam Penggal Kepala Jokowi
-
Aturan Angkutan Ekspor Malah Akan Rusak Cita-cita Presiden Jokowi
-
Mahfud MD Sebut Data Rakyat Papua dari BEM UI Berisi Nama Orang Tak Jelas
-
Keburu Reses, DPR Ulur Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021