Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengecam sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM ketimbang permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan, seharusnya HAM tetap masuk dalam prioritas utama pemerintah selain agenda-agenda infrastruktur dan SDM.
"Itu jadi salah satu statement yang disayangkan, lagi-lagi dari pejabat negara terlebih merupakan presiden kita sendiri, harusnya HAM juga jadi bagian yang diprioritaskan," kata Fajar saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/2/2020).
Fajar menilai perkembangan isu HAM di era Jokowi semakin mundur, sebab tidak ada komitmen yang nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu atau pun sekarang.
"Presiden Jokowi itu melihat isu pelanggaran HAM di Indonesia kita melihat semakin kesini semakin tidak menunjukkan komitmennya yang baik, misalnya dari aksi kamisan yang terus tidak mendapatkan respon, lalu kasus di Papua," katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan BBC -jaringan Suara.com- di Yogyakarta, Presiden Jokowi mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?. Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi, Selasa (12/2/2020).
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Amnesty Internasional Kecam Sikap Jokowi yang Tak Prioritaskan HAM
Berita Terkait
-
BEM UI Berang Mahfud MD Bilang Data Tapol Papua Nggak Jelas
-
Nasib Buruk Hermawan Si Pengancam Penggal Kepala Jokowi
-
Aturan Angkutan Ekspor Malah Akan Rusak Cita-cita Presiden Jokowi
-
Mahfud MD Sebut Data Rakyat Papua dari BEM UI Berisi Nama Orang Tak Jelas
-
Keburu Reses, DPR Ulur Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa