Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kembali dicecar sejumlah pertanyaan mengenai Harun Masiku saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada Senin (24/2/2020).
Anggota Komisi III Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan Yasonna apakah ia mengenal Harun Masiku. Mengingat Yasonna dan Harun berada di satu partai, yakni PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut disampaikan usai mendengar penjelasan Yasonna ihwal kesalahan informasi perlintasan keimigrasian Harun.
"Saya pahami tentang penjelasan ini ada kejelasan yang saya tidak masuk di akal saya, saudara hanya menggunakan satu sumber informasi kalau dikatakan di Simkim belum masuk segala macam dan hanya lihat dari satu sisi dan saudara memberikan satu statement menyakinkan. Saudara kenal Harun Masiku?" tanya Sudding dalam rapat, Selasa (25/2/2020).
Menanggapi pertanyaan Sudding, Yasonna kemudian menjawab bahwa dirinya tidak kenal dengan Harun. Dalam menyampaikan jawabannya, Yasonna sambil mengangkat dua jari, telunjuk dan jari tengah ke atas, sebagai tanda sumpah.
"Sama sekali tidak kenal, lihat fisiknya tidak pernah, hanya foto. Ini saya orang Kristen pak," ujar Yasonna.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kembali menanyakan hal serupa. Ia juga meminta Yasonna agar berani bersumpah atas pernyataannya yang mengaku tidak mengenal Harun Masiku.
"Bapak tidak tahu Harun Masiku? Tahu bahwa dia dari calon partai yang sama dengan pak menteri? Berani bersumpah? Berani kembali bersumpah? tanya Benny.
"Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Coba sumpah lagi tadi kan pak menteri bilang saya ini orang Kristen?" sambungnya.
Menanggapi pernyataan yang sama, Yasonna kembali mengangkat dua jarinya sebagai simbol sumpah. Namun, tindakannya tersebut tidak diiringi dengan ucapan. Ia hanya mengangkat dua jari.
Baca Juga: Kedai Kopi Jadi Modal Nurmansyah Lubis Gaet Suara PDIP di Pilwagub Jakarta
Tak hanya itu, Benny kembali mencecar dan meminta tidak ada yang ditutup-tutupi dari Yasonna mengenai caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.
Menurut Benny, seharusnya Yasonna mengenal Harun mengingat posisi Yasonna sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan PDI Perjuangan.
Terkait permintaan Benny, Yasonna memberikan jawaban bahwa jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan baru diemban olehnya setelah kongres. Sehingga Yasonna mengklaim dirinya tidak mengetahui permasalahan mengenai pemilihan legislatif 2019.
"Saya di DPP baru sesudah periode, proses caleg dan lain-lain saya belum di DPP Pak Ben. Jadi Jangan pretensi tanpa data. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres," ujar Yasonna.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat