Suara.com - Perdana Menteri India Narendra Modi berencana akan menutup seluruh akun media sosialnya. Pengumuman ini disampaikannya dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter resminya, @narendramodi, pada Senin (2/3/2020).
Muncul berbagai spekulasi sesaat setelah Modi berencana menepi dari Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.
Dalam cuitannya, PM Modi menulis, "Minggu ini, saya berpikir akan menutup akun media sosial di Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Kami akan memberitahukan anda".
Pantauan Suara.com, cuitan itu telah mendapatkan lebih dari 145 ribu likes dan 43 ribu retweet pada Selasa (3/3/2020) pagi.
Sementara itu, anggota parlemen Kongres Shashi Tharoor khawatir keputusan PM Modi untuk menutup akun media sosial berujung pada pelarangan medsos di negara tersebut.
Dilaporkan oleh NDTV, Selasa (3/3/2020), saat ribuan pendukung PM Modi memintanya untuk tidak menutup akun, pihak oposisi dan aktivis memberi kritik. Seperti yang disampaikan oleh Tharoor dalam cuitannya.
"Pengumuman mendadak PM telah membuat banyak orang khawatir apakah itu merupakan awal untuk melarang layanan ini di seluruh negeri juga," cuit Tharoor, Selasa (3/3).
"Seperti yang diketahui Narendra Modi, media sosial juga bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, pesan positif & bermanfaat. Tidak ada tentang menyebarkan kebencian," imbuhnya.
Selain itu, komentator politik sekaligus mantan ajudan mantan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee, Sudheendra Kulkarni ikut buka suara.
Baca Juga: 2 Warga Terjangkit Corona, 1 Masker di Stasiun Depok Dijual Rp 5 Ribu
Ia curiga bahwa PM Modi keluar dari media sosial dapat berarti sesuatu sedang diusahakan untuk membuat warga mengikutinya.
"Serangan besar terhadap kebebasan berekspresi dan komunikasi rakyat India -sumber demokrasi- bisa datang. Saatnya untuk waspada," tulis Kulkarni.
PM Modi termasuk salah satu pemimpin dunia yang paling banyak diikuti di media sosial.
Ia memiliki 53,3 juta pengikut di Twitter, 44 juta di Facebook, 35,2 juta di Instagram dan 4,5 juta di YouTube.
Rencana penutupan akun media sosial oleh PM Modi ini terjadi setelah kerusuhan rasis di Delhi, India.
Kerusuhan Delhi
Berita Terkait
-
Susul Indonesia, India Umumkan 2 Kasus Terbaru Virus Corona
-
Bertaruh Nyawa, Pria Hindu India Selamatkan 6 Muslim saat Kerusuhan
-
Kisahkan Kerusuhan Delhi, Nasreen: Kesalahan Kami Terlahir sebagai Muslim
-
Zakir Naik Serukan Ulama Dunia Jihad usai Kerusuhan dan 4 Berita Lainnya
-
Sindhu Dilatih Pelatih Bulutangkis Asal Indonesia, Ini Respons Sang Ayah
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat