Mahfud MD Sebut Jaksa Agung Masih Mempelajari Kasus Berdarah Paniai

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai tindak lanjut penyelesaian kasus Paniai berdarah. Tetapi, Mahfud mendapat laporan jika Kejaksaan Agung masih mendalami kasus yang ditetapkan Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Mahfud mengatakan sudah bertemu dengan Burhanuddin di Istana Negara karena sama-sama mengikuti rapat terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud meminta informasi kepada Burhanuddin soal pendalaman kasus Paniai berdarah.

Hal itu dilakukan setelah Burhanuddin mendapatkan berkas rahasia yang berisi hasil penyelidikan tim gabungan Komnas HAM. Berkas itu diberikan pada pertengahan Februari 2020.

"Saya sudah langsung ketemu di Istana sudah saya bilang kasus Paniai untuk dipelajari," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2020).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Burhanuddin mengatakan sudah mempelajari tragedi Paniai yang terjadi pada Tahun 2014 silam. Namun hingga saat ini, pendalaman masih berjalan.

"Beliau mengatakan sudah dipelajari dan akan diteruskan untuk sampai pada follow up menyikapi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu secara terbuka dan terukur menurut aturan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan, jika pendalaman Kejaksaan Agung itu belum bersifat final. Karena menurutnya, berkas penyelidikan itu baru diserahkan Komnas HAM pada pekan lalu.

"Kan baru disampaikan minggu lalu kan sama Komnas HAM jadi dipelajari ya masih wajar kalau sekarang masih belum final. Tapi semua berkas itu sudah dipelajari."

Untuk diketahui, Komnas HAM menetapkan kasus berdarah Paniai, Papua yang terjadi pada 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM juga menemukan indikasi adanya tindakan menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice.

Baca Juga: Kasus Paniai Berdarah, Jaksa Agung Periksa Berkas Hasil dari Komnas HAM

Anggota tim penyelidik yang juga menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan, poin pertama yang mendorong adanya dugaan obstruction of justice adalah penghentian proses penyelidikan yang dilakukan Polda Papua.

Ia menuturkan, penghentian proses penyelidikan proses tersebut dilakukan tidak lama dari kejadian tersebut. Munafrizal menjelaskan, Polda Papua sudah memulai proses penyelidikan setelah peristiwa itu terjadi pada 7-8 Desember 2014.

Namun seiring berjalannya waktu, proses penyelidikan itu justru terhenti. Padahal pada saat itu, tim penyelidikan gabungan dari pusat baru saja terbentuk.

"Mengapa kami sebut obstruction of justice? Jadi seolah-olah kasus ini ingin dibiarkan saja berlalu tanpa pertanggungjawaban," jelasnya.

Kemudian poin lain yang juga menjurus kepada adanya indikasi obstruction of justice adalah, hasil uji balistik berdasarkan informasi serta fakta yang diterima Komnas HAM itu tidak diyakini dilakukan secara kredibel.