Kaum Buruh di Tengah Corona: Selama Belum Meninggal, Diminta Terus Kerja

'Selagi belum meninggal, ya harus bekerja'

Linda, buruh di salah satu pabrik garmen berorientasi ekspor di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, menyebut perusahaannya tak mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi risiko penularan virus corona.

Linda berkata, ia dan sekitar 900 buruh lain di pabriknya masih terus beraktivitas normal: memproduksi 60 potong pakaian per 30 menit selama delapan jam di ruang kerja yang padat.

"Kami tentu sangat khawatir dan ketakutan, apalagi kami kerja berdekatan, tidak ada jarak satu sama lain," kata Linda.

"Sudah dua hari ini ada pengecekan suhu tubuh setiap pagi. Kami diberi masker, tapi itu kami sendiri yang buat menggunakan bahan sisa pabrik. Itu tidak menghilangkan kecemasan."

"Kami wajib bekerja semua. Selagi belum meninggal, ya harus bekerja. Kalau tidak masuk, upah kami tidak dibayar, kecuali ada surat keterangan sakit dari dokter," ujar Linda.

Linda menuturkan, ia dan para koleganya sudah mendorong perusahaannya melonggarkan aktivitas produksi selama pandemi virus corona. Namun kesepakatan urung terjalin.

Seperti saat banjir Jakarta di awal tahun 2020, Linda khawatir libur yang didapatkannya justru harus ditebus dengan bekerja saat libur akhir pekan dan tanggal merah.

"Saya ingin ada ketegasan pemerintah, jika kami diliburkan, kami jangan dibiarkan bernegoisasi sendiri tentang upah. Harusnya soal upah jangan berdasarkan kesepakatan perusahaan dan buruh," ujarnya.

Baca Juga: Komnas HAM Sarankan Masyarakat yang Bandel Disanksi Denda Atau Kerja Sosial

Ingin mudik

Namun tak semua pekerja informal merasa buntung karena wajib beraktivitas layaknya tak ada pandemi.

Khoirul, seorang pelayan restoran di kawasan Menteng, berkata majikannya cekatan menyiasati penyebaran virus corona yang bisa saja dibawa para pelanggannya.

"Tidak ada opsi untuk tidak masuk karena kami sudah diberi libur tiga hari dalam satu minggu. Sekarang restoran juga cuma buka layanan bawa pulang, tidak bisa makan di sini lagi," ujarnya.

Khoirul berkata, selain memberlakukan sistem 'satu hari kerja, tiga hari libur', jumlah pegawai dalam satu sif di restorannya pun dikurangi. Menjaga jarak antarorang, kata dia.

Di sela kecemasannya berada di Jakarta yang menjadi kota dengan kasus positif corona terbanyak, Khoirul berharap bisa pulang-pergi ke kampungnya di Karawang.

Khoirul tahu bahwa pemerintah menganjurkan isolasi diri dan meminimalkan sosialiasi dengan sanak saudara di kampung halaman. Namun ia mengaku sulit menjalankan upaya memutus penyebaran virus corona itu.

"Mumpung ada libur tiga hari, sebisa mungkin saya manfaatkan untuk pulang kampung. Sebenarnya tidak disarankan, tapi kalau hanya berkomunikasi lewat video call, orang tua saya tetap kepikiran keselamatan saya terus," kata Khoirul.

Seiring akhir darurat virus corona yang belum dapat diprediksi, mayoritas pelaku usaha dan pemberi kerja mendorong pemerintah memberlakukan keringanan pajak, penundaan tagihan listrik, hingga penurunan suku bunga kredit pinjaman.

Dalam konferensi pers virtual, Senin (23/03), misalnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemmy Kartiwa, meminta pemerintah merelaksasi pembiayaan industri tekstil agar arus kas perusahaan tidak macet.

Strategi itu disebut Jemmy vital untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal terhadap para pekerja mereka. "Kami juga meminta stimulus modal kerja untuk tetap berproduksi sehingga tidak jadi PHK," ucapnya.

Belum ada kebijakan khusus pemerintah untuk menjawab permintaan para pengusaha tersebut.

Dalam teleconference dengan gubernur seluruh Indonesia, Selasa (24/03) siang, Jokowi mengumumkan sejumlah strateginya menghadapi gelojak ekonomi akibat virus corona.

Program kartu prakerja yang dijanjikannya pada masa kampanye pilpres 2019 diklaim Jokowi bisa menanggulangi risiko tersebut.

"Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu prakerja antisipasi para pekerja yang kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet," kata Jokowi.

"Anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini, Siapa yang harus diberi, mulai data dengan baik," ujarnya.