Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut pemeriksaan tes Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR) bakal melibatkan pihak swasta dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan.
"Beberapa swasta nantinya akan berpartisipasi dalam peningkatan PCR test, yang bekerjasama juga dengan Kemenkes dan BUMN," ujar Doni usai mengikuti ratas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference pada Senin (13/4/2020).
Pernyataan Doni tersebut menyusul instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta tes pemeriksaan Covid-19 melalui metode PCR Covid-19 dipercepat dan diperluas jangkauannya. Kepala BNPB itu juga menyebut, pihaknya akan meningkatkan kapasitas 79 laboratorium pemeriksaan spesimen corona yakni metode PCR maupun Genome Sequencing.
Kata Doni, jumlah laboratorium pemeriksa spesimen corona saat ini sudah bertambah
"Perintah Bapak Presiden untuk meningkatkan kapasitas laboratorium, yang semula hanya ada 3, kemudian meningkat menjadi 12, saat ini 29, menuju ke 52 dari 79 laboratorium yang tersebar di seluruh tanah air."
Lebih lanjut, Doni menyebut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro juga telah membantu Lembaga Eijkman proses peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen Corona.
"Bapak Menristek/Kepala BRIN juga telah membantu Lembaga Eikjman agar kapasitas pemeriksaannya ini juga bisa lebih banyak lagi," tutur Doni.
Dalam rapat terbatas itu, Wakil Presiden Maruf Amin, kata Doni, juga meminta agar tes pemeriksaan Covid-19 ditingkatkan. Hal tersebut untuk mengetahui masyarakat yang terinfeksi positif Covid-19.
"Demikian juga Bapak Wakil Presiden meminta supaya tes masif untuk ditingkatkan. Upaya ini sangat penting untuk bisa mengetahui masyarakat yang telah positif setelah dilakukan pemeriksaan, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk isolasi mandiri. Termasuk juga untuk dirujuk ke rumah sakit tertentu," katanya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Tes PCR Virus Corona 10.000 Per Hari, Memang Bisa?
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta tes pemeriksaan Covid-19 melalui metode PCR Covid-19 dipercepat dan diperluas jangkauannya. Sehingga kata Jokowi bisa mengurangi tumpukan sampel yang ada di laboratorium.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal. pertama saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah episentrum," ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020).
Berita Terkait
-
Jokowi Ingin Tes PCR Virus Corona 10.000 Per Hari, Memang Bisa?
-
Pemerintah Klaim Telah Periksa 27 Ribu Orang Lewat Metode PCR
-
Alhamdulillah! Indonesia Sudah Punya 200.000 Reagen PCR untuk Tes Covid-19
-
Perusahaan Korea Kasih 50.000 Alat Tes PCR Corona ke Indonesia
-
Minta Ada Protokol Khusus, DPR: Alat Rapid Test Corona Tak Seakurat PCR
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis