Suara.com - Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada sejumlah kepala daerah, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan mudik bagi masyakatat.
Luhut menyebutkan, kepala daerah yang telah dihubungi olehnya terkait pelarangan mudik ialah para gubernur di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatra.
"Pelarangan mudik juga sudah dari awal desainnya sudah ke arah situ, tapi kalau terus diumumkan tiba-tiba tapi kita belum siap untuk apa? Misalnya tadi sosialisasinya rapat dengan para gubernur, saya video call dengan Anies, gubernur Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim dan Lampung kita koordinasi dulu semua baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu," tutur Luhut dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, Selasa (21/4/2020).
Luhut menokak dikatakan jika pemerintah lambat dalam melarang masyarakat mudik.
Menurutnya, sebelum itu diputuskan, banyak pertimbangan mengenai risiko. Baik itu risiko ada ayau tidaknya larangan mudik.
Hingga akhirnya, pemerintah memilih melarang mudik untuk menghindari risiko pesebaran Covid-19 lebih jauh lagi dari wilayah episentrum ke daerah-daerah baru tujuan pemudik.
"Kemudian perantau, masyarakat jangan dilarang ya enggak bisa. Kalau enggak dilarang nanti dia mau bawa penyakit nanti keluarga kena dia kena atau orang lain kena. Jadi kita sudah cukuplah kita ambil risiko sekarang sudah mulai kita ketat," ujar Luhut.
"Kalau kalau ada yang bilang kita lambat enggak juga. Karena waktunya kita pas kan jadi tidak ada yang tidak kita hitung dalam konteks ini," tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan kebijakan Presiden Jokowi terkait pelarangan mudik merupakan suatu keputusan yang lamban.
Baca Juga: Dianggap Lambat, Menko Luhut Klaim Pemerintah Sejak Awal Ingin Larang Mudik
Sebab banyak masyrakat yang justru sudah pulang ke kampung halaman saat pandemi Covid-19.
Sejumlah kasus terpapar hingga posisit Covid-19 yang ditularkan oleh pemudik di kampung halaman mereka juga sudah ditemukan. Karena itu, Irwan menilai kebijakan pelarangan mudik sangat lambat.
"Pertama saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respon Presiden ini. Karena coronanya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti masuk golongan mudik, mudik duluan. Dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa karena yang positif di luar Pulau Jawa karena habis berkunjung dari Jakarta," ujar Irwan kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang mudik saat libur lebaran. Jokowi larang mudik karena wabah virus corona.
Jokowi menyebut sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik bagi ASN ,TNI, Polri dan pegawai BUMN.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (21/4/2020).
Tag
Berita Terkait
-
Larangan Mudik, DPR Minta Akses Transportasi Umum Lintas Provinsi Ditutup
-
Jokowi Larang Mudik, Polisi Perketat Kendaraan Keluar Jakarta
-
Kemenhub Godok Aturan Angkutan Umum dan Pribadi Dilarang Dipakai Buat Mudik
-
Nekat Pulkam Saat Corona, Pria Ini Dilockdown Tak Boleh Masuk Rumah
-
Diusulkan Kepala Daerah, Menteri Luhut Tegaskan KRL Tak Disetop saat PSBB
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui
-
500 Ribu Lulusan SMK Siap Go Global: Cak Imin Targetkan Tenaga Terampil Tembus Pasar Dunia