Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak untuk mengembalikan biaya pelatihan online dalam program Kartu Prakerja, yang banyak menuai kritik.
Warganet bahkan membuat sebuah petisi di situs Change.org untuk mendukung aksi tersebut.
Petisi dengan judul "Kembalikan Rp 1 juta rupiah biaya pelatihan online prakerja untuk rakyat" ini dibuat oleh akun Majalah Biologi.
Hingga Rabu (22/4/2020) malam, petisi tersebut telah mendapatkan 4.738 tanda tangan dari target 5.000.
Pembuat petisi ini mempertanyakan anggaran dana yang dialokasikan untuk pelatihan online.
"Pemerintah Indonesia berupaya memberikan stimulus termasuk menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang terdampak dengan program prakerja. Setiap orang yang lolos seleksi akan menerima Rp 3,55 juta. Dengan catatan Rp 1 juta untuk pelatihan online...wait? pelatihan online?" seperti dikutip dari petisi itu.
Menurutnya, uang sebesar Rp1 juta rupiah itu dipakai untuk start-up penyedia pelatihan online.
Alhasil, totalnya ada 5,6 trilyun rupiah yang bakal diterima oleh startup tresebut.
Akun Majalah Biologi menulis, "Saya meyakini niat baik Presiden Jokowi terkait kartu prakerja. Tapi, menghabiskan 5,6 trilyun untuk pelatihan online itu tidak tepat".
Baca Juga: Ini Makna Nyeleneh PSBB di Kalangan Pengguna Kendaraan, Pantang Ditiru!
Sebab, sertifikat online banyak bertebaran dan disediakan oleh berbagai lembaga kredibel dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis untuk tiap kursusnya.
"Lebih baik lagi, dibanding diboroskan ke start up, anggaran itu dialihkan ke pembelian alat PCR Corona dan APD tenaga medis di daerah-daerah, pandemi cepat selesai, ekonomi cepat berjalan. Atau, berikan langsung 1 juta yang menjadi hak rakyat itu dalam bentuk bantuan tunai," imbuhnya.
Beberapa warganet yang telah menandatangani petisi tersebut juga memberikan bermacam alasan.
Misalnya, ada yang berpendapat kalau pelatihan online seharusnya diberikan secara gratis.
"Menurut saya lebih baik para pemegang kartu prakerja diberikan kerja magang di sektor-sektor pekerjaan yang cocok dengan kemampuan ataupun minat. Sedangkan pelatihan online haruslah diberikan gratis sebagai pelengkap," tulis seorang warganet.
Netizen yang lain beralasan, "Tidak semua yang mendaftar kartu prakerja paham apa itu pelatihan online, dan bagaimana nasib BLK yang Bapak Presiden bangun di setiap provinsi".
Berita Terkait
-
Ratusan Calon Penumpang Batalkan Tiket Mudik di Stasiun Senen
-
ICW Desak Istana Buka Informasi Pengangkatan Staf Khusus Jokowi
-
Fadli Zon soal Belva Devara: Sekalian Harus Mundur dari Proyeknya
-
Pasca Belva Mundur, Pemerintah Didesak Evaluasi Mitra di Kartu Prakerja
-
Belva Mundur, Yunarto Wijaya: Tapi Proyek Jalan Terus?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka