Suara.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait pemberian izin perjalanan bagi kalangan pebisnis pembawa logistik.
Menurut Alvin, inti peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 25 tahun 2020 adalah untuk mencegah masyarakat melakukan perjalanan mudik ramadan dan lebaran. Tujuan kedua permenhub tersebut adalah pembatasan pergerakan manusia untuk mencegah penyebaran covid-19.
Mengacu Permenhub tersebut, Alvin mengatakan harus dicermati bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan adalah untuk kepentingan mudik. Tidak sedikit masyarakat yang karena pekerjaannya mewajibkan seseorang harus melakukan perjalanan dari dan ke wilayah zona merah atau PSBB.
“Seperti pekerja tambang, pekerja perkebunan, tenaga medis dan lain-lain. Bila mereka terhambat perjalannya, maka tugasnya akan terbelengkai. dan instansi atau perusahaan mereka akan gagal memenuhi kewajiban, hingga berakibat konsekuensi hukum dan turunnya kegiatan ekonomi bahkan tidak terlaksananya pelayanan publik,” kata Alvin.
“Jadi bukan hanya pebisnis yang layak dapat dispensai,” kata Alvin kepada Suara.com, Selasa (28/04/2020).
Hanya, lanjut dia, untuk memastikan tujuan pencegahan penyebaran COVID-19 tetap tercapai, pengangkutan penumpang dalam Operasional Khusus seperti tercantum dalam Permenhub No 25 tahun 20202, Pasal 20.1.F harus memenuhi protokol kesehatan, seperti PCR/ Swab Test, physical distancing dan lain sebagainya.
Persoalan berikutnya adalah, siapa yang bertanggungjawab dan berwenang memeriksa para calon penumpang tersebut apakah memenuhi syarat perjalanan atau tidak. “Juga jangan hanya untuk penerbangan, tapi juga ASDP, kendaraan pribadi dan lainnya,” kata Alvin.
Berita Terkait
-
Ini Penjelasan Para Pakar, Sebut PPATK Lampui Kewenangan Memblokir Rekening Nganggur
-
Alvin Lie Kritik soal Regulasi Transportasi Daring: Tarif Ojol Diatur Kemenhub, Tapi Tak Diakui UU
-
Di Tengah Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Begini Kata Pengamat Alvin Lie
-
Bolehkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Wali Kota Depok Bisa Dijerat UU Tipikor?
-
Alvin Lie: Industri Penerbangan Bicara soal Membeli Waktu
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar