Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada kementerian dan kepala daerah agar merancang program untuk memperkuat berbagai program stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia di tengah pandemi virus corona covid-19.
Hal ini disampaikan Jokowi di depan para gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021 secara virtual, Kamis (30/4/2020).
"Musrenbangnas ini siklus tahunan untuk merencanakan tahun depan, tahun 2021. Karena itu perencanaan 2021 harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang kita hadapi saat ini. Apa yang kita kerjakan tahun ini akan memberi pondasi bagi tahun yang akan datang," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut pemerintah sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dengan meralokasi dan merefokusing anggaran belanja secara besar-besaran di tengah pandemi Covid-19 di Tahun 2020.
Pemerintah kata Jokowi, saat ini memprioritaskan di tiga bidang yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi.
"Kita lakukan realokasi dan refokusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada 3 hal, bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK," ucap dia.
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya bergerak cepat dalam hal keselamatan rakyat Indonesia.
Meski Jokowi yakin kondisi ini akan berakhir di akhir tahun dan Indonesia kembali pulih pada tahun 2021, Jokowi mengakui hingga saat ini belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Corona.
"Kita butuh kecepatan untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Memang belum ada kepastian kapan ini akan berakhir. Setiap ahli memiliki hitungan beda mengenai pandemi Covid-19," katanya.
Baca Juga: Dua ASN Pegawai BKKBN Positif Corona, Dirawat di RS Pulau Galang
Berita Terkait
-
Jokowi Saksikan Pengucapan Janji Hakim MK Manahan di Istana Negara
-
Bacakan Sumpah Jabatan di Depan Jokowi, Syarifuddin Resmi Jadi Ketua MA
-
Aldi Taher Minta Bantuan Jokowi, Eks Istri Sirajuddin Mahmud Bersuara
-
Jokowi Bahas Penanganan Jamaah Tabligh Indonesia dengan PM India
-
Jokowi Siapkan 5 Skema Pemulihan Ekonomi Bagi UMKM, Apa Saja?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jokowi Disebut Bawa Misi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Apa Kata Istana?
-
Tilap Rp7,6 Miliar, Duo Penipu Haji Mujamalah VIP Diringkus Sebelum Kabur ke Luar Negeri
-
KPK Limpahkan Perkara Tersangka Terakhir Kasus Suap Impor di Bea Cukai ke Tahap Penuntutan
-
Razman Arif Nasution Resmi Dipenjara usai Divonis Cemarkan Nama Baik Hotman Paris
-
Jokowi Hadiri Rakorda PSI di Lampung, Siap Sampaikan Pandangan soal Politik Nasional
-
Mengapa Tekan Emisi Saja Tidak Akan Cukup Selesaikan Krisis Lingkungan? Studi Ungkap Caranya
-
Razman Nasution Resmi Ditahan di Lapas Cipinang, Buntut Kasus Hotman Paris
-
Gempa Venezuela Renggut 235 Jiwa, Krisis Medis Melanda Wilayah La Guaira
-
Sekolah Rakyat Rasa Militer? 1.000 Taruna Kemhan Bakal Diterjunkan Gembleng Disiplin Siswa
-
Ribuan Siswa Lolos PTN Memilih Tak Daftar Ulang, Sinyal Krisis Biaya Pendidikan?