Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut pemerintah akan melonggarkan peraturan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo enggan mengomentari wacana Mahfud tersebut.
Doni sempat mendapatkan pertanyaan dari wartawan terkait dengan wacana Mahfud tersebut. Ia ditanya soal kejelasan dari pelonggaran PSBB.
"Penjelasan dari Menko Polhukam tentang relaksasi ditanyakan ke beliau (Mahfud MD) langsung," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (4/5/2020).
Di sisi lain, Doni sempat menjelaskan terkait adanya upaya pemerintah untuk mengevaluasi PSBB yang dijalankan di sejumlah daerah. Ia mengatakan kalau Presiden Jokowi mendapatkan informasi kalau ada penerapan PSBB yang dinilainya kurang tepat.
Semisal ada warung tenda yang masih buka di tengah PSBB kemudian didatangi petugas yang langsung meminta untuk membubarkan paksa. Menurutnya tindakan tersebut berlebihan karena petugas bisa saja memberikan peringatan tanpa harus membubarkan secara paksa.
"Ini kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian bisa diatur yang kursinya 10, dikurangi jadi 5. Jadi perlu ada komunikasi antara petugas dan masyarakat yang belum memahami aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mewacanakan memodifikasi penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Mahfud mengatakan, hal tersebut berdasarkan evaluasi pemerintah terhadap kebijakan PSBB yang sudah berlaku di beberapa di Indonesia.
Baca Juga: Ferdian Paleka: Tembus 30 Ribu Followers Dulu, Baru Gue Nyerah ke Polisi
"Kami tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," kata Mahfud saat siaran langsung dalam akun Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
Dia mencontohkan beberapa bentuk pelonggaran itu seperti mempersiapkan protokol kesehatan bagi orang yang ingin buka rumah makan atau berbelanja.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres," ucapnya.
Dengan pelonggaran ini, Mahfud berharap masyarakat tidak lagi merasa dikekang dengan aturan PSBB yang berujung pada penurunan imunitas tubuh yang rawan diserang penyakit.
"Nah kalau stress itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Masih Ada Supir Bus Diam-diam Angkut Pemudik, Pengusaha Otobus: Itu Oknum
-
Indonesia Kekurangan Petugas Laboratorium Pemeriksaan PCR
-
Taliban Serang Markas Militer di Tengah Pandemi Corona, Korban Berjatuhan
-
Karyawan Perusahaan Otobus Dirumahkan karena Larangan Mudik, Dapat Sembako
-
Bos Pabrik Keset Dikarantina Virus Corona di Rumah Angker Sragen
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek