Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut pemerintah akan melonggarkan peraturan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo enggan mengomentari wacana Mahfud tersebut.
Doni sempat mendapatkan pertanyaan dari wartawan terkait dengan wacana Mahfud tersebut. Ia ditanya soal kejelasan dari pelonggaran PSBB.
"Penjelasan dari Menko Polhukam tentang relaksasi ditanyakan ke beliau (Mahfud MD) langsung," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (4/5/2020).
Di sisi lain, Doni sempat menjelaskan terkait adanya upaya pemerintah untuk mengevaluasi PSBB yang dijalankan di sejumlah daerah. Ia mengatakan kalau Presiden Jokowi mendapatkan informasi kalau ada penerapan PSBB yang dinilainya kurang tepat.
Semisal ada warung tenda yang masih buka di tengah PSBB kemudian didatangi petugas yang langsung meminta untuk membubarkan paksa. Menurutnya tindakan tersebut berlebihan karena petugas bisa saja memberikan peringatan tanpa harus membubarkan secara paksa.
"Ini kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian bisa diatur yang kursinya 10, dikurangi jadi 5. Jadi perlu ada komunikasi antara petugas dan masyarakat yang belum memahami aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mewacanakan memodifikasi penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Mahfud mengatakan, hal tersebut berdasarkan evaluasi pemerintah terhadap kebijakan PSBB yang sudah berlaku di beberapa di Indonesia.
Baca Juga: Ferdian Paleka: Tembus 30 Ribu Followers Dulu, Baru Gue Nyerah ke Polisi
"Kami tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," kata Mahfud saat siaran langsung dalam akun Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
Dia mencontohkan beberapa bentuk pelonggaran itu seperti mempersiapkan protokol kesehatan bagi orang yang ingin buka rumah makan atau berbelanja.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres," ucapnya.
Dengan pelonggaran ini, Mahfud berharap masyarakat tidak lagi merasa dikekang dengan aturan PSBB yang berujung pada penurunan imunitas tubuh yang rawan diserang penyakit.
"Nah kalau stress itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Masih Ada Supir Bus Diam-diam Angkut Pemudik, Pengusaha Otobus: Itu Oknum
-
Indonesia Kekurangan Petugas Laboratorium Pemeriksaan PCR
-
Taliban Serang Markas Militer di Tengah Pandemi Corona, Korban Berjatuhan
-
Karyawan Perusahaan Otobus Dirumahkan karena Larangan Mudik, Dapat Sembako
-
Bos Pabrik Keset Dikarantina Virus Corona di Rumah Angker Sragen
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun