Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut pemerintah akan melonggarkan peraturan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo enggan mengomentari wacana Mahfud tersebut.
Doni sempat mendapatkan pertanyaan dari wartawan terkait dengan wacana Mahfud tersebut. Ia ditanya soal kejelasan dari pelonggaran PSBB.
"Penjelasan dari Menko Polhukam tentang relaksasi ditanyakan ke beliau (Mahfud MD) langsung," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (4/5/2020).
Di sisi lain, Doni sempat menjelaskan terkait adanya upaya pemerintah untuk mengevaluasi PSBB yang dijalankan di sejumlah daerah. Ia mengatakan kalau Presiden Jokowi mendapatkan informasi kalau ada penerapan PSBB yang dinilainya kurang tepat.
Semisal ada warung tenda yang masih buka di tengah PSBB kemudian didatangi petugas yang langsung meminta untuk membubarkan paksa. Menurutnya tindakan tersebut berlebihan karena petugas bisa saja memberikan peringatan tanpa harus membubarkan secara paksa.
"Ini kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian bisa diatur yang kursinya 10, dikurangi jadi 5. Jadi perlu ada komunikasi antara petugas dan masyarakat yang belum memahami aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mewacanakan memodifikasi penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Mahfud mengatakan, hal tersebut berdasarkan evaluasi pemerintah terhadap kebijakan PSBB yang sudah berlaku di beberapa di Indonesia.
Baca Juga: Ferdian Paleka: Tembus 30 Ribu Followers Dulu, Baru Gue Nyerah ke Polisi
"Kami tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," kata Mahfud saat siaran langsung dalam akun Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
Dia mencontohkan beberapa bentuk pelonggaran itu seperti mempersiapkan protokol kesehatan bagi orang yang ingin buka rumah makan atau berbelanja.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres," ucapnya.
Dengan pelonggaran ini, Mahfud berharap masyarakat tidak lagi merasa dikekang dengan aturan PSBB yang berujung pada penurunan imunitas tubuh yang rawan diserang penyakit.
"Nah kalau stress itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud.
Tag
Berita Terkait
-
Masih Ada Supir Bus Diam-diam Angkut Pemudik, Pengusaha Otobus: Itu Oknum
-
Indonesia Kekurangan Petugas Laboratorium Pemeriksaan PCR
-
Taliban Serang Markas Militer di Tengah Pandemi Corona, Korban Berjatuhan
-
Karyawan Perusahaan Otobus Dirumahkan karena Larangan Mudik, Dapat Sembako
-
Bos Pabrik Keset Dikarantina Virus Corona di Rumah Angker Sragen
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
Terkini
-
Perubahan Rute dan Halte Transjakarta Mulai Tanggal 21 Februari 2026
-
Nasdem Beberkan Alasan Ahmad Sahroni Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR RI
-
Ketua KY Abdul Chair Ramadhan Tegaskan Zero Tolerance Terkait OTT Hakim PN Depok di KPK
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Awal Puasa, Satgas SABER Polda Metro Cek Harga dan Stok di Pasar Koja, 46 Titik Dipantau Setiap Hari
-
Pascabencana, Menhub Pastikan Bandara dan Pelabuhan Sumatra Siap Layani Mudik 2026
-
Cegah Penimbunan Hingga Permainan Harga, Polres Metro Jakarta Barat Sidak Pasar di Kebon Jeruk
-
Presiden Prabowo Saksikan 11 MoU Senilai USD 38,4 M di Business Summit US-ABC
-
Cegah Pemborosan APBN, Pemerintah Mulai Groundcheck Data 11 Juta Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan
-
ART Diduga Disiksa ASN BPK di Gunung Putri, Kapolres: Hari Ini Gelar Perkara Penetapan Tersangka