Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar program Kartu Prakerja untuk diaudit demi menghindari mubazir anggaran.
Ia juga menyayangkan pengadaan proyekk Kartu Prakerja yang dilakukan di tengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi.
Fadli menilai bahwa program Kartu Prakerja berpotensi terjadi penyelewengan dana. Terlebih, pengadaan tender dalam proyeknya tidak dilakukan secara transparan.
"Itu benar-benar penyelewengan dana jadi saya kira harus ada audit. apalagi prosedurnya tidak dilakukan melalui sebuah tender yang terbuka secara transparan," kata Fadli saat menjadi narasumber dalam konten YouTube Refly Harun, Selasa (5/5/220).
Fadli juga menyebut bahwa perlibatan Staf Khusus Presiden dalam pengadaan proyek Kartu Prakerja meruntuhkan semangat demokrasi dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme.
"Apalagi itu tadinya dilakukan kalau tidak salah yang dilakukan dengam melibatkan oknum-oknum staf khusus. Jadi semangat reformasi yang menolak KKN sekarang dipertontonkan dengan telanjang," kata Fadli lagi.
Menurut Fadli, semuanya harus dievaluasi kalau pemerintah memang ingin membantu masyarakat dalam situasi darurat pandemi ini, lebih baik langsung memberi cash transfer.
"Kalau ada masyarakat yang tak punya rekening, langsung saja dibagikan melalui jalur jalur pemerintahan desa sampai ke RW dan RT. itu jauh lebih membantu ketimbang membuat modul. Apalagi masyarakat di pedesaan yang akses internetnya kurang," usul Fadli.
Fadli juga memprediksi bahwa Program Kartu Prakerja tidak akan tepat sasaran sehingga membuat uang negara hilang dengan percuma.
Baca Juga: Bawa Jenazah Covid-19, Sopir Ambulans DKI: Saya Takut dan Deg-degan
"Program ini pasti tidak akan tepat sasaran. Tidak akan sampai kepada masyarakat. Ini ada uang negara, uang rakyat, itu hilang percuma," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Langka! Fadli Zon Akhirnya Puji Presiden Jokowi karena Satu Kebijakan Ini
-
Cucu Belajar Kerajinan Lewat YouTube, Susi Pudjiastuti: Ini Gratis Loh!
-
Bupati Boltim Skakmat Bupati Lumajang soal Bansos, Fadli Zon: Keren Nih
-
Moeldoko Minta LKPP dan BPKP Lakukan Pendampingan Kartu Prakerja
-
Banyak Masalah, Fraksi PKS Minta Pemerintah Hentikan Program Kartu Prakerja
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil