Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai semestinya pemeritah pusat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus corona.
Menurut Fahri Hamzah, layanan kesehatan yang ada di daerah berhak untuk menyelenggarakan tes virus corona sehingga tidak melulu mengacu dengan pelayanan pusat.
Ia menyoroti strategi pemerintah yang justru membentuk tim khusus sebagai bagian dari strategi penanganan.
"Gak usah bentuk tim ini, rekrutmen ini, pra ini, pra itu. Atur semua ini biar dialirkan kepada masyarakat," ungkap Fahri Hamzah dalam video di kanal YouTubenya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (9/5/2020).
Dalam tayangan yang bertajuk "Fahri Hamzah: Lagi Pandemi Menterinya Berantem Sendiri" tersebut, Fahri Hamzah menegaskan pemerintah perlu menghidupkan puskesmas dengan cara membagikan alat rapid test.
"Hidupkan itu puskesmas. Kita punya sekitar 7 ribu desa, kira-kira 7-10 ribu puskesmas,. Kasih mereka alat tes untuk mendata orang yang sakit" sambungnya.
Dengan begitu, kata Fahri Hamzah, penanganan pandemi virus corona akan lebih efektif dan efesien.
"Ngapain ngecek anggota DPR, anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme. Yang perlu mengecek dan melacak di mana larinya virus adalah kasih ke puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode, di sana ada dokter dan perawatnya," tukas Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lantas kembali menyinggung pembentukan tim dalam penanganan virus corona. Ia menyebutkan, pihak yang terpilih, adalah orang yang kurang memahami struktur pemerintahan.
Baca Juga: Bangun Optimisme, Menpora : Kita Tidak Boleh Berhenti Berkarya
"Itu sistem yang sudah ada, already in plan in our system. Jadi gak perlu bikin yang baru. Ini bikin yang baru dan terdiri dari orang-orang yang nggak pernah di pemerintahan. Gak paham negara itu strukturnya seperti apa," ujarnya.
Bahkan mantan pendiri Partai Gelora tersebut kemudian menyoroti sosok Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kekinian dinilai bungkam di tengah pandemi virus corona.
"Itu kaya menteri kesehatan, orang nggak ngerti. Sebentar lagi, tiba-tiba banyak. Tiba-tiba kabur sekarang gak ada suaranya" tabahnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran stafsus milenial presiden.
"Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial ini yang gak ngerti apa-apa tentang UUD, gak pernah baca UU, gak ngerti struktur negara, gak ngerti ada pulau, desa di republik ini, pada bingung semua," terangnya.
Sebagai simpulan, Fahri Hamzah mengatakan bahwa untuk mengatasi pandemi virus corona ini, presiden perlu mengelola otonomi yang ada sehingga rakyat tidak semakin dibuat kebingungan.
Berita Terkait
-
WHO: Pasar di Wuhan Berperan dalam Penyebaran Virus Corona
-
Bangladesh Selamatkan Pengungsi Rohingya yang Terombang-ambing di Laut
-
Supaya Tak Terbuang Percuma, Kentang di Washington Dibagikan Secara Gratis
-
Anies Jamin Biayai Kuliah Anak Nakes yang Gugur, Publik: Ga Usah Gede Omong
-
Kediaman Mewah Presiden Jadi 'Rumah' Dokter dan Perawat selama Pandemi
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon