Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (Dok.Ist)
Kata Jokowi, nantinya keputusan untuk melonggarkan penerapan PSBB harus didasarkan pada data dan pelaksanaan di lapangan.
"Semuanya didasarkan pada data-data lapangan dan pelaksanaan lapangan," ucap dia.
Mantan Wali Kota Solo itu berharap keputusan yang diambil tepat dan benar. Sehingga kata dia, tidak pada penambahan kasus Covid-19 di wilayah tersebut
"Sehingga keputusan itu betul-betul merupakan sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," katanya.
Diketahui, rencana pelonggaran PSBB ini kali pertama dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pemerintah kata Mahfud tengah memikirkan relaksasi PSBB tersebut.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Meninggal di Masjid, Lelaki 65 Tahun Dievakuasi Tim Medis Virus Corona
-
Anies Bagi 20 Juta Masker Sebelum Denda Warga Jakarta Tak Pakai Masker
-
Peneliti Curiga Penurunan Jumlah Kasus Corona di Indonesia adalah Semu
-
Pengurus Masjid Hilang Pemasukan saat PSBB: Biar Allah Cukupi di Akhirat
-
Eks Kapolda Bengkulu Positif Corona, Polri: Hasil Rapid Test Negatif
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti