Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menilai ada baiknya kalau warga terdampak Covid-19 diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tetap menggerakkan roda perekonomian di lingkungan sekitarnya. Lantas apakah penyaluran BLT lebih baik ketimbang pemberian bantuan sosial berupa sembako di tengah pandemi Covid-19?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P. G. melihat ide JK dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, penyaluran bantuan berupa uang tunai akan efektif mengurangi kerumunan karena diberikan dengan cara langsung dikirimkan ke rekening penerima masing-masing.
"Karena orang enggak akan bertumpuk-tumpuk menerima bantuan sembako kecuali kalau yang dikirim langsung ke rumah-rumah," kata Abra saat dihubungi wartawan, Selasa (19/5/2020) malam.
Kemudian sisi positif lainnya dari penyaluran BLT itu akan menggerakan roda perekonomian di wilayah masing-masing. Uang yang diterima otomatis akan digunakan penerima untuk membeli kebutuhan sehari-sehari yang dijual oleh pelaku UMKM.
"Dibanding dengan pola yang sekarang dengan bantuan pangan non-tunai, sembako, itu pasti barang-barangnya itu didominasi dari kota, bahkan dari BUMN dan hanya berputar di perusahaan besar saja," ujarnya.
"Jadi aspek itu menciptakan distribusi pendapatan ke pengusaha UMKM di daerah-daerah, paling enggak, bisa menopang ekonomi daerah supaya tidak jatuh-jatuh amat," tambahnya.
Sedangkan kalau dilihat dari sisi negatifnya, penyaluran BLT juga akan mendapatkan tantangan dari kurasi data. Serupa dengan pemyaluran bantuan non tunai, validasi data penerima yang digunakan itu harus benar-benar akurat yang terus dimutakhirkan.
Kemudian penyaluran BLT juga memiliki risiko karena tidak ada mekanisme pengawasan di lapangan. Kalau penyaluran non tunai bisa diawasi pada praktiknya di lapangan sedangkan penyaluran BLT akan sulit dimonitor karea langsung masuk ke rekening penerima masing-masing.
"Kalau dia dapat dia bisa kembaliin lagi dan tetangga bisa monitor. Kalau cash kan enggak bisa," katanya.
Baca Juga: Orang Lain Sibuk Minta Bantuan, Janda di Jombang Tolak Diberi Jatah BLT
Untuk diketahui, JK menilai penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona lebih baik diberikan bantuan langsung tunai atau BLT. JK mengatakan dari uang itu bisa menaikkan daya beli sehingga roda perekenomian bagi masyarakat tetap berjalan.
JK menuturkan, masalah yang ada saat ini adalah daya beli masyarakat yang menurun. Tentu dampaknya sangat dirasakan oleh pedagang-pedagang.
Solusi yang diungkapkan JK untuk masalah itu ialah meningkatkan daya beli. Bantuan yang disediakan pemerintah menurutnya bisa berupa uang tunai, agar masyarakat terdampak juga bisa membeli barang kebutuhan.
"Kalau BLT, di wilayah bersangkutan bisa hidup. Membeli beras di warung-warung sana, membeli mungkin ikan, membeli apa," kata JK dalam diskusi Webinar Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Berita Terkait
-
Jokowi Ajak Warga Berdamai dengan Covid-19, JK: Risikonya Mati!
-
Jokowi Ajak Warga Damai dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Enggak Mau Gimana
-
Menko PMK Minta BLT dan Bansos untuk Warga Miskin Jangan Disunat
-
Agar Warga Patuhi Aturan Covid-19, JK: Ada Sanksi dan Kebutuhan Terjamin
-
Jusuf Kalla Sebut Warga Terdampak Covid-19 Lebih Baik Dapat Bantuan Tunai
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa