Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup di luar lingkaran prostitusi? Rupanya, mereka tak mengalami hal yang lebih baik.
Jennifer, nama samaran wanita yang telah membantu perempuan HIV-positif sepertinya, mengatakan kepada Rappler bahwa krisis telah membuat mereka semakin sulit mendapatkan bantuan pemerintah dan perawatan kesehatan.
"Kami memiliki obat-obatan untuk diminum, tetapi lebih sulit untuk mendapatkannya sekarang karena karantina. Kami dapat bertahan hidup karena kami memiliki sebuah organisasi," ungkapnya.
Jika bukan karena organisasinya, Koalisi Melawan Perdagangan Perempuan-Asia Pasifik (CATW-AP), dia mengatakan perempuan yang dieksploitasi di komunitasnya akan lebih menderita selama pandemi.
Salah seorang mantan pelacur dengan nama samaran Jaida mengaku khawatir, pandemi membuat teman-temannya kembali menjajakan tubuh mereka.
"Saya hanya menjual sayuran sekarang, saya tidak ingin kembali ke pelacuran. Tetapi situasi menjadi sangat sulit dan saya akan mengerti jika ada diantara mereka ada yang akan kembali," ujarnya.
Sementara itu, feminis dan kelompok perempuan sendiri memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini jauh sebelum krisis.
Satu kelompok memandang pelacuran sebagai masalah ekonomi yang harus diatasi dan dihilangkan. Lainnya mengakui dipaksa terjerumus ke dalamnya. Ada juga orang yang menganggap kerja seks sebagai bisnis yang sah, yang melayani pasar yang ada di masyarakat mana pun.
Direktur eksekutif CATW-AP Jean Enriquez, menolak gagasan seks sebagai pekerjaan, ia mendesak pemerintah untuk merencanakan hal ini lebih baik dan segera memobilisasi sumber daya.
Baca Juga: 5 Artis Dikira Jalani Praktik Prostitusi, Ada yang Ditawar Rp 600 Juta
"Para wanita ini membutuhkan pekerjaan reguler dan layak. Janganlah kita menormalkan pelecehan. Tidak ada seorang pun yang mau digunakan setiap hari," kata Enriquez.
Advokat pekerja seks, Mara Quesada mengakui Filipina mungkin tidak siap untuk legalisasi kerja seks, tapi jika hal ini dilegalkan, pekerja seks memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.
Tetapi ada juga perempuan dan laki-laki yang ingin diakui dan dilindungi untuk jenis pekerjaan yang telah mereka pilih. "Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu diselamatkan dan mereka ingin pengakuan atas pekerjaan mereka," kata Quesada.
"Sehingga akan diatur dan akan ada lingkungan yang aman bagi mereka dan mereka dapat melaporkan mereka yang berkuasa, seperti polisi, yang menyalahgunakan mereka," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026