Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menanggapi kabar Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh.
Bahkan William mengunggah foto diduga daftar pembayaran THR kepada ketua dan anggota TGUPP. Foto itu diunggah pada cuitan di Twitter, Rabu (27/5/2020).
Tampak dalam daftar tersebut Ketua TGUPP Amin Subekti mendapat jumlah tunjangan sebesar Rp 51.570.000. Tunjangan itu dipotong pajak penghasilan PPh sebesar Rp 1.289.250.
Sehingga, jumlah yang diterima Amin Subekti sebesar Rp 50.280.750.
Dalam daftar tersebut, jumlah tunjangan yang diterima anggota TGUPP paling sedikir berkisar Rp 22 juta.
William mengomentari, "TGUPP, THR-nya full turun, ASN DKI dipotong berikut dengan TKD-nya."
"TGUPP jauh lebih kuat dari ASN kita tampaknya," imbuh politisi PSI yang sempat membongkar kejanggalan anggaran lem aibon Rp 8,2 miliar milik Pemprov DKI.
Cuitan William ini menarik banyak perhatian warganet. Sejumlah warganet pun mempertanyakan THR penuh yang diterima TGUPP Anies Baswedan ini.
"ASN yang mengabdi bertahun-tahun malah yang kena potong, TGUPP baru berapa tahun udah full aja," komentar @oktosetiawann.
Baca Juga: Pandemi Virus Corona, Filipina Perkenalkan Metode Belajar Blended Learning
"Pph kecil banget ya. Gua yang gak sampe segitu gaji dan tunjangan, kok bisa berkali-kali lipat Pph-nya," komentar @PetrusTeddy.
"Salfok gaji diatas 40 tapi pph cuma 1jt," tulis @luthfanar.
Sementara itu, Politikus PSI lainnya, August Hamonangan mengatakan, uang tunjangan PNS di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Kominfo juga tak dipangkas.
Padahal, kata dia, tunjangan semua PNS dipangkas karena adanya kontraksi ekonomi yang dialami DKI sebagai langkah untuk membantu biaya penanggulangan wabah virus corona covid-19.
"Saya dapat info para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo dapat tunjangan penuh. Padahal mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," ujar August kepada wartawan, Rabu (27/5/2020).
Tak hanya SKPD, para anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) disebutnya juga lolos dari pemangkasan tunjangan. Mereka tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tanpa dikurangi.
Berita Terkait
-
336 Perusahaan Langgar Aturan Pembayaran THR, Tempat Kerja Kamu Termasuk?
-
Rabu 27 Mei, 6.826 Warga Positif Corona di Jakarta, 510 di Antaranya Wafat
-
PSI: PNS Jakarta Tidak Dapat THR, Tapi TGUPP Anies Dapat
-
Tiba di Terminal Pulo Gebang Tak Punya SIKM, 2 Warga Surabaya Dikarantina
-
Fakta SIKM Jakarta, Surat Izin Keluar Masuk Jakarta yang Harus Diketahui
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun