Suara.com - Paus Fransiskus telah menyetujui aturan baru untuk pengadaan dan pengeluaran di Vatikan yang dimaksudkan untuk memotong biaya, memastikan persaingan yang terbuka, dan mengurangi risiko korupsi dalam pemberian kontrak.
dilansir dari Antara yang mengutip Reuters, surat Apostolik dan 30 halaman aturan baru yang dirilis pada Senin adalah puncak dari proses selama empat tahun untuk merasionalisasi prosedur pengeluaran dan menangani nepotisme dan kronisme.
Aturan itu dirilis ketika pandemi virus corona telah mendatangkan malapetaka bagi keuangan Vatikan dan memaksa negara itu untuk menerapkan beberapa langkah pengendalian biaya terketat yang pernah ada.
Dalam suratnya, Fransiskus mengatakan norma-norma baru akan memungkinkan "pengurangan besar bahaya korupsi".
Aturan baru ini mengamanatkan prosedur yang sangat terperinci dan transparan untuk pemberian kontrak barang dan jasa. Sebagian besar kontrak Vatikan dijalin dengan perusahaan Italia.
Dokumen yang bocor pada masa kepausan pendahulu Fransiskus, Paus Benediktus, menunjukkan bahwa departemen Vatikan membayar perusahaan konstruksi Italia dengan jumlah yang sangat tinggi untuk membangun sebuah drama kelahiran di Lapangan Santo Petrus.
Perubahan penting dalam aturan yang baru diantaranya adalah daftar tunggal pemasok yang disetujui untuk semua departemen Vatikan, sedangkan sebelumnya masing-masing departemen menyimpan daftar mereka sendiri.
Profesor Vincenzo Buonomo, rektor Pontifical Lateran University, mengatakan kepada situs resmi Vatikan News bahwa langkah ini akan membantu menghilangkan favoritisme, dan memastikan persaingan yang adil dan skala ekonomi.
Sumber-sumber Vatikan mengatakan bahwa pada masa lalu, misalnya, mereka harus membeli perlengkapan kantor dari sebuah perusahaan yang telah digunakan selama bertahun-tahun walaupun itu lebih terjangkau di tempat lain.
Baca Juga: New Normal Corona di Vatikan, Basilika Santo Petrus Vatikan Dibuka
Buonomo mengatakan norma-norma baru akan membawa Vatikan sepenuhnya mematuhi Konvensi Merida PBB untuk melawan korupsi, yang ditandatangani Takhta Suci pada 2016.
Giuseppe Pignatone, mantan jaksa penuntut anti-mafia Italia yang kini memimpin sistem pengadilan Vatikan, mengatakan norma-norma itu memberi pejabat kehakiman kekuatan untuk menangguhkan kontrak yang mencurigakan.
Berita Terkait
-
New Normal Corona di Vatikan, Basilika Santo Petrus Vatikan Dibuka
-
Paus Fransiskus: Distribusi Vaksin Corona Harus Merata ke Seluruh Dunia
-
Paus Fransiskus Guyon Sebut Wiski Scotch 'Air Suci', Malah Disensor Vatikan
-
Pesan Malam Paskah Paus Fransiskus: Jangan Menyerah Pada Rasa Takut
-
Ibadat Jumat Agung, Hanya Bapa Suci Berikan Penghormatan Salib
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan