Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap isu penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi nilai tersendiri bagi kepala daerah yang hendak berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020.
Ia menegaskan, kepala daerah yang tidak becus tangani pandemi Covid-19 tidak perlu dipilih kembali.
Tito mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 di setiap daerah secara tidak langsung juga menjadi isu sentral dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Bukan tidak mungkin, hal serupa pun dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat.
"Isu Covid-19 yang juga melakukan pemilu di sana. Isu penanganan Covid-19, efektif atau tidaknya pemerintah, kepala daerah dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).
Di Indonesia pun bisa melakukannya. Kualitas dari pada pemimpin daerah menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya akan terlihat dan tentu menjadi amunisi bagi kontestan lain dari non petahana.
Tito tidak menutupi apabila akan adanya serang menyerang kepada calon kepala daerah petahana yang tidak becus mengatasi pandemi Covid-19 mulai dari segi kesehatan hingga kepada dampak sosial dan ekonominya.
"Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," ujarnya.
Karena itu, Tito mengajak supaya masalah efektivitas penanganan Covid-19 bisa diangkat menjadi isu sentral dalam Pilkada Serentak 2020. Dengan harapan, ajang pemilihan kepala daerah bisa turut membantu penekanan angka penularan virus.
"Misal ada daerah yang akan berkontestasi dan petahanannya ikut ternyata PSBBnya berantakan, banyak orang lakukan kerumunan sosial tanpa masker, tanpa jaga jarak dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Beri Hadiah Rp 168 Miliar Bagi Daerah Pemenang Inovasi New Normal
"Nah ini diangkat oleh kontestan, calon lawannya atau oleh masyarakat lain atau oleh media bahwa kepala daerahnya enggak efektif menangani, tidak mampu menangani Covid-19, tidak mampu mengendalikan PSBB. Kita harus balik seperti itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Mendagri Beri Hadiah Rp 168 Miliar Bagi Daerah Pemenang Inovasi New Normal
-
Kritik CFD di Jakarta, Mendagri: Warga DKI Belum Siap New Normal
-
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Tertinggi di Indonesia, Jatim Nomor Satu
-
Menghindari Efek Negatif, Menteri Tito Tetap Usulkan Pilkada Asimetris
-
Bawaslu Temukan Pilkada Serentak 2020 Rawan Politik Uang dan ASN Berpihak
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
Pembobol Rumah Kosong di Tangerang Terungkap, Pelaku Dibekuk Saat Bersembunyi di Jakarta Timur
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Gibran Sambut Usulan DPR, Ajak Lembaga Negara Mulai Berkantor di IKN
-
Gibran Dorong Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus: Jaga Marwah Hukum, Jawab Keraguan Publik
-
Dorong Transisi Energi, Prabowo Minta Daerah dan TNI Serap Bus-Truk Listrik Buatan Lokal
-
Akses Terputus, Penyintas Banjir di Aceh Tamiang Desak Pembangunan Jembatan Darurat
-
Banjir Rob di Semarang Bikin Tekor Rp848 Miliar: Bagaimana Cara Mengatasinya?
-
BRI Apresiasi Kerja Sama Pegadaian SMBC Corporation, Dorong Inklusi Keuangan dan Ekonomi
-
Permintaan Global Meningkat, Wamentan Sudaryono: RI Siap Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk
-
Eks Dirut Indofarma Divonis 13 Tahun, Koalisi #BebaskanArief Sebut Ada Kriminalisasi Hukum