Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap isu penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi nilai tersendiri bagi kepala daerah yang hendak berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020.
Ia menegaskan, kepala daerah yang tidak becus tangani pandemi Covid-19 tidak perlu dipilih kembali.
Tito mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 di setiap daerah secara tidak langsung juga menjadi isu sentral dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Bukan tidak mungkin, hal serupa pun dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat.
"Isu Covid-19 yang juga melakukan pemilu di sana. Isu penanganan Covid-19, efektif atau tidaknya pemerintah, kepala daerah dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).
Di Indonesia pun bisa melakukannya. Kualitas dari pada pemimpin daerah menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya akan terlihat dan tentu menjadi amunisi bagi kontestan lain dari non petahana.
Tito tidak menutupi apabila akan adanya serang menyerang kepada calon kepala daerah petahana yang tidak becus mengatasi pandemi Covid-19 mulai dari segi kesehatan hingga kepada dampak sosial dan ekonominya.
"Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," ujarnya.
Karena itu, Tito mengajak supaya masalah efektivitas penanganan Covid-19 bisa diangkat menjadi isu sentral dalam Pilkada Serentak 2020. Dengan harapan, ajang pemilihan kepala daerah bisa turut membantu penekanan angka penularan virus.
"Misal ada daerah yang akan berkontestasi dan petahanannya ikut ternyata PSBBnya berantakan, banyak orang lakukan kerumunan sosial tanpa masker, tanpa jaga jarak dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Beri Hadiah Rp 168 Miliar Bagi Daerah Pemenang Inovasi New Normal
"Nah ini diangkat oleh kontestan, calon lawannya atau oleh masyarakat lain atau oleh media bahwa kepala daerahnya enggak efektif menangani, tidak mampu menangani Covid-19, tidak mampu mengendalikan PSBB. Kita harus balik seperti itu," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Mendagri Beri Hadiah Rp 168 Miliar Bagi Daerah Pemenang Inovasi New Normal
-
Kritik CFD di Jakarta, Mendagri: Warga DKI Belum Siap New Normal
-
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Tertinggi di Indonesia, Jatim Nomor Satu
-
Menghindari Efek Negatif, Menteri Tito Tetap Usulkan Pilkada Asimetris
-
Bawaslu Temukan Pilkada Serentak 2020 Rawan Politik Uang dan ASN Berpihak
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Geger Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, DPR Minta Evaluasi Rekrutmen dan Penanaman Nilai Kebangsaan
-
Nekat Bakar Pengikat Portal JLNT Casablanca Demi Konten, Segerombolan Pemotor Kini Diburu Polisi
-
Cek Panduan Perjalanan Pemudik Internasional Ini Agar Perjalanan Semakin Nyaman
-
Buntut Tewasnya Pelajar di Tual, Kapolda Maluku Targetkan Pelimpahan Berkas Bripda Masias Lusa
-
Pesawat Pakistan Serang Afghanistan, Taliban Siapkan Serangan Balasan
-
Ini Penampakan Dua Bus TransJakarta yang Ringsek Usai Adu Banteng di Jalur Langit
-
Tegas! Wali Kota Bekasi Setop Paksa Proyek Galian 'Siluman' di Kali Abang Tengah
-
98 Ribu Guru Madrasah Ikut PPG, Kemenag: Jika Lulus, Bisa Terima Tunjangan Profesi Tahun Depan
-
Kalideres Makin Semrawut, Rencana Pembangunan Krematorium Picu Protes Warga Hingga Disorot DPRD DKI
-
Diduga Sopir Mengantuk, Transjakarta Tanggung Biaya Medis Korban Tabrakan Dua Armada di Koridor 13