Suara.com - Presiden Jokowi memberikan ultimatum reshuffle kabinet kepada jajaran menteri yang menunjukkan kinerja buruk, di tengah situasi darurat akibat pandemi covid-19.
Dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara, 18 Juni 2020, Jokowi menunjukkan kekecewaannya setelah mengetahui sejumlah menteri masih bekerja ala kadar, padahal Indonesia diambang krisis.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tak segan menempuh langkah extraordinary, termasuk reshuffle kabinet, dan membubarkan lembaga negara demi menyelamatkan rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.
Seketika opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi ini menuai sorotan publik. Mengingat desas-desus resuffle kabinet sudah berembus sejak 100 hari pertama kabinet Indonesia Maju bekerja.
Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan sempat merilis daftar kementerian yang dinilai memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Survei itu dilakukan pada 10-31 Januari 2020 dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden dari beragam latar belakang.
Sementara validitas data dalam penggunaan metode ini berada dalam rentang minimum 94 persen dan maksimum 97 persen.
Hasil survei, publik memberikan penilaian kepada masing-masing kementerian berdasarkan sejumlah indikator seperti rekam jejak, adanya isu korupsi, dan pemicu kegaduhan.
Baca Juga: TII: Pidato Jokowi Seharusnya Mencambuk Birokrasi
Lantas kementerian mana saja yang sempat mendapat rapor merah dari rakyat?
1. Kementerian Agama
Berdasarkan survei IPO, Kementerian Agama menempati urutan pertama daftar kementerian yang memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju.
Sebanyak 27,5 responden memberikan penilaian tersebut setelah menyoroti kinerja Menteri Agama Fachrul Razi dan bawahannya yang dianggap tidak memuaskan.
2. Kementerian Hukum dan HAM
Kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM juga Yasonna H Laoly rupanya juga sempat dipertanyakan. Sekira 25 persen responden menganggap Kementerian Hukum dan HAM memiliki kinerja buruk pada awal pemerintahan Jokowi Jilid II.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
-
Upacara 17 Agustus di Belitung Digelar Tanpa Tenda, Pejabat dan Warga Kepanasan Bersama
-
Semarak Kemerdekaan, Warna Merah Putih Hadir di Ruang Publik dan Kampung Nelayan
-
Viral Siswa SMKN 2 Palembang Dikeroyok, Benarkah Dipicu Tawuran Antarpelajar?
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi