Suara.com - Presiden Jokowi memberikan ultimatum reshuffle kabinet kepada jajaran menteri yang menunjukkan kinerja buruk, di tengah situasi darurat akibat pandemi covid-19.
Dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara, 18 Juni 2020, Jokowi menunjukkan kekecewaannya setelah mengetahui sejumlah menteri masih bekerja ala kadar, padahal Indonesia diambang krisis.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tak segan menempuh langkah extraordinary, termasuk reshuffle kabinet, dan membubarkan lembaga negara demi menyelamatkan rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.
Seketika opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi ini menuai sorotan publik. Mengingat desas-desus resuffle kabinet sudah berembus sejak 100 hari pertama kabinet Indonesia Maju bekerja.
Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan sempat merilis daftar kementerian yang dinilai memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Survei itu dilakukan pada 10-31 Januari 2020 dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden dari beragam latar belakang.
Sementara validitas data dalam penggunaan metode ini berada dalam rentang minimum 94 persen dan maksimum 97 persen.
Hasil survei, publik memberikan penilaian kepada masing-masing kementerian berdasarkan sejumlah indikator seperti rekam jejak, adanya isu korupsi, dan pemicu kegaduhan.
Baca Juga: TII: Pidato Jokowi Seharusnya Mencambuk Birokrasi
Lantas kementerian mana saja yang sempat mendapat rapor merah dari rakyat?
1. Kementerian Agama
Berdasarkan survei IPO, Kementerian Agama menempati urutan pertama daftar kementerian yang memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju.
Sebanyak 27,5 responden memberikan penilaian tersebut setelah menyoroti kinerja Menteri Agama Fachrul Razi dan bawahannya yang dianggap tidak memuaskan.
2. Kementerian Hukum dan HAM
Kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM juga Yasonna H Laoly rupanya juga sempat dipertanyakan. Sekira 25 persen responden menganggap Kementerian Hukum dan HAM memiliki kinerja buruk pada awal pemerintahan Jokowi Jilid II.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Poin Revisi UU HAM, Wamen HAM: Pembela HAM Tidak Bisa Dikriminalisasi
-
Bongkar LHKPN AKP Deky: Kasat Narkoba yang Dipecat karena Beking Bandar Ternyata Punya Harta Rp1 M
-
Siti Zuhro Tagih Komitmen Reformasi Polri: Jajaran Harus Setia pada NKRI, Bukan pada Prabowo
-
Balas Ancaman Trump, Iran: Teluk Oman akan Jadi Pemakaman AL AS
-
Sang Adik Ditangkap Tentara Israel, Presiden Irlandia: Saya Sangat Bangga Padanya
-
KPK Diam-diam Periksa Eks Anak Buah Budi Karya dalam Kasus Korupsi DJKA
-
Jakarta Mau Jual Obligasi Daerah, Warga Kini Bisa Ikut Bangun Ibu Kota
-
Kasad Maruli Tegaskan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Permintaan Pemda, Bukan Instruksi TNI
-
Prof Siti Zuhro: Elit Jadi Penghambat Kemajuan, Visi Prabowo Harus Dibuktikan
-
Detik-detik 9 WNI Ditodong Senjata Tentara Israel, Benjamin Netanyahu Buka Suara