Suara.com - Presiden Jokowi memberikan ultimatum reshuffle kabinet kepada jajaran menteri yang menunjukkan kinerja buruk, di tengah situasi darurat akibat pandemi covid-19.
Dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara, 18 Juni 2020, Jokowi menunjukkan kekecewaannya setelah mengetahui sejumlah menteri masih bekerja ala kadar, padahal Indonesia diambang krisis.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, tak segan menempuh langkah extraordinary, termasuk reshuffle kabinet, dan membubarkan lembaga negara demi menyelamatkan rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," ucap Jokowi.
Seketika opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi ini menuai sorotan publik. Mengingat desas-desus resuffle kabinet sudah berembus sejak 100 hari pertama kabinet Indonesia Maju bekerja.
Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan sempat merilis daftar kementerian yang dinilai memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Survei itu dilakukan pada 10-31 Januari 2020 dengan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden dari beragam latar belakang.
Sementara validitas data dalam penggunaan metode ini berada dalam rentang minimum 94 persen dan maksimum 97 persen.
Hasil survei, publik memberikan penilaian kepada masing-masing kementerian berdasarkan sejumlah indikator seperti rekam jejak, adanya isu korupsi, dan pemicu kegaduhan.
Baca Juga: TII: Pidato Jokowi Seharusnya Mencambuk Birokrasi
Lantas kementerian mana saja yang sempat mendapat rapor merah dari rakyat?
1. Kementerian Agama
Berdasarkan survei IPO, Kementerian Agama menempati urutan pertama daftar kementerian yang memiliki kinerja buruk selama 100 hari pertama Kabinet Indonesia Maju.
Sebanyak 27,5 responden memberikan penilaian tersebut setelah menyoroti kinerja Menteri Agama Fachrul Razi dan bawahannya yang dianggap tidak memuaskan.
2. Kementerian Hukum dan HAM
Kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM juga Yasonna H Laoly rupanya juga sempat dipertanyakan. Sekira 25 persen responden menganggap Kementerian Hukum dan HAM memiliki kinerja buruk pada awal pemerintahan Jokowi Jilid II.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional