Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin membengkak. Menurutnya, jika utang BUMN semakin bertambah, hal itu bisa memicu terjadinya krisis yang lebih besar.
Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, ia membeberkan simulasi kerugian negara yang disebabkan akibat utang BUMN bertambah. Menurutnya, hal ini hampir sama dengan krisis yang sempat melanda negara pada tahun 1998.
"Ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Saya khawatir kita sedang menghadapi kondisi yang sama saat ini. Salah satunya adalah terkait krisis utang dan risiko gagal bayar BUMN kita," jelasnya via Twitter.
Menurut Fadli Zon, BUMN saat ini terlilit utang yang sangat banyak lantaran Presiden Joko Widodo gencar membangun infrastruktur di saat negara tak memiliki uang. Akhirnya, BUMN terpaksa mengambil utang.
"Presiden @jokowi ingin membangun berbagai infrastruktur fisik, yang sebagian besarnya berupa infrastruktur konsumtif seperti jalan tol dan bandara, saat negara tak punya pemasukan. Akhirnya, BUMN kita yang dijadikan korbannya. Mereka dipaksa untuk membangun dengan jalan mencari utangan," katanya.
Ia kemudian memperingatkan agar jangan sampai BUMN menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi yang lebih besar seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998.
"Saya kira ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai BUMN justru jadi katalis, bahkan menjadi pemicu bagi terjadinya krisis yang lebih besar," ujarnya.
Tak hanya itu, Fadli juga mengimbau agar pemerintah tak lagi mengizinkan BUMN untuk mengambil utang lebih banyak di masa depan. Ia minta pemerintah berhenti menjadikan BUMN sebagai "Kuda Troya".
"Saya kira, ke depan, pemerintah tak boleh lagi menjadikan BUMN sebagai "Kuda Troya" untuk berutang, terutama utang luar negeri," pungkasnya.
Baca Juga: Negara sedang Krisis Berat, Pejabat Tinggi Zimbabwe Dapat Mobil Mewah
Berita Terkait
-
'Cukup Aku WNI', Saat Pesimisme Kolektif Jadi Bahasa Generasi
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Ekonom Nilai Pelemahan Rupiah Berbeda dari Krisis 1998
-
Krisis Etika Remaja, Dampak Zaman atau Kurang Didikan?
-
Krisis Air Bersih di Indonesia: Masalah Tahunan yang Belum Usai
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai