Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman menduga Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin memiliki kepentingan lain setelah tidak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat gabungan membahas buronan Djoko Tjandra di masa reses.
Menurutnya, rapat yang rencananya digelar hari ini menjadi penting untuk menindaklanjuti temuan skandal surat jalan untuk Djoko Tjandra yang telah diterbitkan Brigjen Prasetijo Utomo.
Adapun rapat gabungan itu bakal memanggil Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Dengan demikian saya di sini menduga Pak Azis Syamsuddin punya kepentingan lain, bahasa saya begitu. Tidak bisa lebih jauh. Artinya kalau demi kepentingan rakyat, demi kepentingan lembaga DPR, pasti mengizinkan, dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain," kata Boyamin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Kedatangan Bonyamin ke DPR sekaligus untuk melaporkan Azis ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.
Ia diduga menghalang-halangi pelaksanaan rapat gabungan Komisi III dengan tidak memberikan izin.
"Saya hari ini mengadukan pelanggaran kode etik oleh yang terhormat Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, kapasitasnya itu. Karena beliau tidak memberikan izin kepada Komisi III untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait sengkarut Djoko Tjandra," kata Bonyamin.
Ia kemudian turut memperlihatkan bukti surat pengajuan rapat dari Komisi III di mana kolom untuk tanda tangan Azis belum terisi.
Diketahui, kekinian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Komisi III melakukan pengawasan ke lapangan terhadap Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM terkait fungsi pengawasan menindaklanjuti surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.
Baca Juga: Aziz Syamsudin Resmi Dilaporkan ke MKD Terkait Kasus Djoko Tjandra
Permintaan pengawasan lapangan itu disampaikan Azis seiring dirinya yang tak kunjung mengizinkan Komisi III untuk menggelar rapat dengar pendapat gabungan membahas persoalan Djoko bersama tiga mitranya tersebut. Padahal sebelumnya, Ketua Komisi III Herman Hery sudah mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan rapat di masa reses.
Namun, Azis masih bersikeras tidak menandatangani surat pengajuan tersebut dengan alasan mematuhi tata tertib DPR.
"Jangan kita berdebat masalah administrasi karena saya tidak ingin melanggar tatib dan hanya ingin menjalankan tata tertib DPR dan putusan Bamus, yang melarang RDP pengawasan oleh Komisi pada masa reses," kata Azis dalam keterangannya, Selasa (21/7/2020).
Berita Terkait
-
Motif Aksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN Masih Misterius, Keluarga Desak Polisi Blak-blakan!
-
MAKI Ancam Praperadilankan KPK Jika Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Miris! Istri Hingga Tukang Pijat Pejabat Diduga Naik Haji Furoda Pakai Uang Negara
-
Jejak Janggal Kuota Haji: MAKI Adukan Beda Aturan di 2023 dan 2024 yang Diduga Picu Pungli Rp 691 M
-
Sudah Sulit Dilacak, MAKI Serahkan Salinan SK Menag Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024 ke KPK
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
Terkini
-
Belum Kelar Soal Ijazah Palsu, Kini Dokter Tifa Curiga Sudjiatmi Bukan Ibu Kandung Jokowi
-
Presiden Prabowo Subianto Lantik Wamendagri III, Mendagri: Perkuat Kinerja Kemendagri
-
Kurir Ekspedisi Terlibat Sindikat Curanmor Lintas Provinsi! Kirim Motor Curian Pakai STNK Palsu
-
Punya Nazar Khusus, Apa yang Dilakukan Prabowo Jika Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
-
Viral! WNA Tabrak Lari di Tangerang, Seret Motor Korban hingga 2 Km
-
Genjot Literasi Membaca, BBW Jakarta 2025 Datang Lagi: Bakal Ada 5 Juta Buku Baru!
-
Media Lokal Diminta Ambil Peran Soal Isu Lingkungan dan Krisis Iklim
-
Dari Mahfud MD hingga Tom Lembong: Sejumlah Tokoh Elite Bahas Arah Masa Depan Bangsa
-
Diduga Tilap Rp500 Juta dari Barbuk Kasus Robot Trading Fahrenheit, Kejagung Copot Kajari Jakbar
-
Prabowo Lantik Gubernur Papua hingga Jajaran Pimpinan LPS dan BP BUMN