Suara.com - Pemerintah China mengancam akan melakukan serangan balik pada Selasa (21/7/2020) sebagai respons terhadap pengumuman Inggris yang mengatakan akan menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong, setelah Beijing mengumumkan hukum keamanan nasional terhadap bekas koloni Inggris itu.
Pada Senin (20/7/2020), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pada parlemen bahwa kesepakatan ekstradisi akan segera ditangguhkan dan embargo senjata akan diperluas.
"Kami tidak akan menimbang untuk kembali mengaktifkan kesepakatan-kesepakatan itu, kecuali dan hingga ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru," kata Raab.
Keputusan tersebut tampaknya membuat Beijing murka.
"China akan melakukan serangan balik yang kuat terhadap aksi-aksi Inggris yang salah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers harian, Selasa.
"China mendesak Inggris untuk menghentikan fantasi untuk meneruskan pengaruh kolonial di Hong Kong dan segera mengkoreksi kesalahan," ujarnya.
London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong, yang kembali ke bawah pemerintahan China pada tahun 1997, dan terhadap persepsi bahwa China tidak jujur sepenuhnya terkait wabah virus corona.
Raab mengatakan pihaknya akan memperpanjang embargo senjata yang telah berlangsung lama dengan China dan mengikutsertakan Hong Kong dalam embargo tersebut. Hal itu berarti tak ada kegiatan ekspor senjata maupun amunisi, serta pelarangan peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal, seperti belenggu dan granat asap.
Australia dan Kanada menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghentikan perlakuan ekonomi istimewa terhadap Hong Kong.
Baca Juga: Diduga Pakai Pekerja Paksa Muslim Uighur, AS Blacklist 11 Perusahaan China
Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan agar peralatan dari perusahaan Huawei Technologies asal China dikeluarkan secara total dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027.
China - yang pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris dari nuklir hingga kereta api - menuduh Inggris menjadi kaki tangan Amerika Serikat.
Inggris menyebut bahwa undang-undang keamanan yang baru melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen, yang telah menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan paling penting di dunia sejak 1997.
Para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan bahwa undang-undang tersebut penting untuk menutup celah keamanan nasional yang baru-baru ini diungkap oleh demo-demo anti-China dan pro-demokrasi. China telah berulangkali mengatakan pada kekuatan-kekuatan di Barat untuk berhenti ikut campur dalam urusan Hong Kong. (Antara)
Berita Terkait
-
Misi Tiga Poin di Markas City: Mikel Arteta Tolak Strategi 'Parkir Bus'!
-
LG Siap Hadapi Gempuran Produk China, Fokus Inovasi Bukan Perang Harga
-
Sukuk PNM Tembus Panggung Dunia, Menang di The Asset Awards 2026 Hong Kong
-
Arsenal di Ujung Tanduk, Aaron Ramsey: Menang Lawan Manchester City Harga Mati!
-
BMW Sebut Mobil China Hanya Mengancam Dominasi Merek Jepang dan Korea
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!