Suara.com - Pemerintah China mengancam akan melakukan serangan balik pada Selasa (21/7/2020) sebagai respons terhadap pengumuman Inggris yang mengatakan akan menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong, setelah Beijing mengumumkan hukum keamanan nasional terhadap bekas koloni Inggris itu.
Pada Senin (20/7/2020), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pada parlemen bahwa kesepakatan ekstradisi akan segera ditangguhkan dan embargo senjata akan diperluas.
"Kami tidak akan menimbang untuk kembali mengaktifkan kesepakatan-kesepakatan itu, kecuali dan hingga ada perlindungan yang jelas dan kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru," kata Raab.
Keputusan tersebut tampaknya membuat Beijing murka.
"China akan melakukan serangan balik yang kuat terhadap aksi-aksi Inggris yang salah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers harian, Selasa.
"China mendesak Inggris untuk menghentikan fantasi untuk meneruskan pengaruh kolonial di Hong Kong dan segera mengkoreksi kesalahan," ujarnya.
London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong, yang kembali ke bawah pemerintahan China pada tahun 1997, dan terhadap persepsi bahwa China tidak jujur sepenuhnya terkait wabah virus corona.
Raab mengatakan pihaknya akan memperpanjang embargo senjata yang telah berlangsung lama dengan China dan mengikutsertakan Hong Kong dalam embargo tersebut. Hal itu berarti tak ada kegiatan ekspor senjata maupun amunisi, serta pelarangan peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal, seperti belenggu dan granat asap.
Australia dan Kanada menangguhkan kesepakatan ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menghentikan perlakuan ekonomi istimewa terhadap Hong Kong.
Baca Juga: Diduga Pakai Pekerja Paksa Muslim Uighur, AS Blacklist 11 Perusahaan China
Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan agar peralatan dari perusahaan Huawei Technologies asal China dikeluarkan secara total dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027.
China - yang pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris dari nuklir hingga kereta api - menuduh Inggris menjadi kaki tangan Amerika Serikat.
Inggris menyebut bahwa undang-undang keamanan yang baru melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen, yang telah menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan paling penting di dunia sejak 1997.
Para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan bahwa undang-undang tersebut penting untuk menutup celah keamanan nasional yang baru-baru ini diungkap oleh demo-demo anti-China dan pro-demokrasi. China telah berulangkali mengatakan pada kekuatan-kekuatan di Barat untuk berhenti ikut campur dalam urusan Hong Kong. (Antara)
Berita Terkait
-
Senyum-senyum Perih Ruben Amorim Saat Tiba di Kampung Halaman Usai Dipecat MU
-
Bahasa Inggris Naik Kelas Jadi Prestasi Akademik, Sertifikat Spelling Bee Bisa Jadi Tiket Beasiswa
-
Ruben Amorim Keras Kepala, Tugas Direktur Olahraga MU Ngapain Sih?
-
Drama China A Romance of the Little Forest: Cinta Tumbuh Seperti Tanaman
-
5 Drama China Tayang Januari 2026 yang Wajib Masuk Watchlist!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara
-
Pakar: Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Salah Alamat, Ini Alasannya!
-
KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasis Kuota Haji, Maman PKB: Harus Diusut Tuntas
-
Soal Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Garin Nugroho Singgung Mental Kerdil Hadapi Kritik
-
Bareskrim Turunkan Tim ke Sumbar Bidik Tambang Emas Ilegal, Ada Aktor Besar yang Diincar?
-
Banjir Arteri, Polisi Izinkan Sepeda Motor Masuk Tol Sunter dan Jembatan 31