Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melanjutkan kembali proyek pembangunan fasilitas olahraga yang sempat tertunda karena merebaknya virus Covid-19.
Untuk melanjutkan proyek tersebut, Pemprov berniat menggunakan uang pinjaman dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko mengatakan rencana ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Nasruddin mengaku pihaknya akan kembali mengerjakan proyek fasilitas olahraga senilai Rp 3,6 triliun di tahun 2020-2021.
"Olahraga, peningkatan fasilitas olahraga. Rp 1,1 triliun di tahun 2020. Lalu Rp 2,5 triliun (tahun 2021)," ujar Nasruddin saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
Jumlah ini merupakan angka tertinggi dalam pengajuan pagu anggaran daru Pemprov DKI untuk program pinjaman PEN. Nilai pembangunan fasilitas olahraga masih kalah dengan proyek pengendalian banjir yang mencapai Rp 6,1 triliun dalam dua tahun.
“Paling besar prioritasnya memang di pengendalian banjir, itu yang pertama. Kalau program pengendalian banjir itu sebesar kurang lebih Rp1,7 triliun di tahun 2020, lalu Rp3,6 triliun pada tahun 2021,” katanya.
Kendati demikian, rancangan anggaran ini masih dibahas pihaknya karen masih bersifat usulan. Nantinya masih ada kemungkinan pagu kembali berubah sebelum akhirnya uang pinjaman diterima oleh pihaknya.
“Ini usulan kita ya, kami belum berani bilang ini sudah jadi pinjaman tetapi ini masih terus digodok karena ada yang disebut dengan maksimal pagu, syukur kalau ini bisa disetujui,” pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi: Akses Kesehatan Bagi Ibu Hamil Tak Boleh Berhenti Meski Ada Pandemi
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mempergunakan uang pinjaman dari Kementerian Keuangan senilai Rp 12,5 triliun untuk berbagai program. Namun yang akan menjadi prioritas adalah penanganan banjir.
Riza mengatakan penanganan banjir adalah salah satu program yang tertunda karena penyebaran virus corona Covid-19. Ia mengaku bersyukur mendapatkan pinjaman ini karena APBD DKI sendiri sudah merosot hingga hampir 50 persen karena pandemi.
"Lewat program SMI ini yang kami dapat memfokuskan program-program yang tertunda yaitu program kesehatan pendidikan infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).
Tag
Berita Terkait
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Pastikan Stok dan Harga Hewan Kurban Aman
-
Raup Rp3,5 Miliar tapi Cuma Setor Rp711 Juta? Stafsus Pramono Buka Suara soal Parkir Blok M Square
-
Mendagri Saksikan Penandatanganan Kerja Sama Danantara-Pemprov DKI Jakarta Percepat Pembangunan PSEL
-
Pemerintah Mulai Ubah Sampah di Jakarta Jadi Listrik
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
'Ada Bukti Transfer Uang'! Pengakuan Saksi dalam Kasus Suap Impor Bea Cukai
-
Jangan Tunggu Rakyat Menjerit! Guru Besar UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Energi Nasional
-
Sita Bom Molotov! Polisi Tangkap 2 Orang Diduga Ingin Tunggangi Demo Mahasiswa di Jakarta
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
IKN Tidak Urgent! DPR Diminta Tolak Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun
-
Siasat Penjual Es Teh di Demak Jadi Kedok Edarkan Sabu, Ternyata Residivis dan DPO!
-
Pramono Respons Demo Mahasiswa di HI: Silakan Protes, Jangan Rugikan Publik
-
'BBM Kalian Mahal!' Riuh Klakson Pengendara di Sudirman Dukung Demo Mahasiswa
-
ICW: Audit BPK Jadi Komoditas Dagang, WTP Cuma Alat Pencitraan Politik
-
MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah