Suara.com - Kabar duka menyelimuti Kota Banjarbaru, setelah Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani meninggal dunia, Senin ( 10/8/2020) dini hari, akibat terinfeksi virus corona atau Covid-19.
Kabar duka itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Banjarbaru Dedi Sutoyo, Senin subuh, menyebutkan bahwa wali kota telah mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 02.30 WITA.
"Beliau meninggal pukul 02.30 WITA saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin," kata Dedi sebagaimana dilansir Antara.
"Saat ini jenazahnya masih di rumah sakit," sambungnya.
Wali Kota Nadjmi Adhani telah menjalani perawatan selama kurang lebih dua pekan di rumah sakit, setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona COVID-19 pada Juli 2020.
Kemudian, pada Minggu (9/8/2020) siang, kondisi kesehatan orang nomor satu di jajaran Pemkot Banjarbaru tersebut menurun karena kadar oksigen dalam darah rendah.
Hingga kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Senin dini hari tadi.
Laju Penularan Virus Corona Tertinggi
Sebelumnya, Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dokter Dewi Nur Aisyah memaparkan data laju penularan atau incidence rate dan laju kematian di Indonesia yang diperbarui per 19 Juli 2020.
Baca Juga: 10 Karyawannya Negatif Corona Usai Tes Ulang di 2 Lab , RS Azra Buka Suara
Dewi menjabarkan, bahwa Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan laju penularan atau incidence rate tertinggi dalam rentang waktu 13-19 Juli 2020.
Incidence rate adalah rasio penambahan jumlah kasus per 100 ribu penduduk.
"Ternyata provinsi yang lajunya paling tinggi yang pertama adalah Kalimantan Selatan dengan laju 19,71 kasus," kata Dewi dalam diskusi BNPB, Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Kemudian disusul DKI Jakarta dengan 17,8 kasus per 100.000 penduduk, posisi ketiga Provinsi Bali 15,09 kasus per 100.000 penduduk.
Posisi keempat Sulawesi Selatan 11,5 kasus per 100.000 penduduk, dan posisi kelima Maluku Utara 10,12 kasus per 100.000 penduduk.
“Di Bali ini berarti lagi ada peningkatan laju insidensi di sana, penambahan kasusnya cukup berarti dibandingkan dengan provinsi yang lain,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Pusat Perawatan Covid-19 India Terbakar, Tewaskan 10 Orang
-
Cegah Pengguna KRL Berkerumun, KCI Buat Penyekatan di Stasiun Tanah Abang
-
10 Karyawannya Negatif Corona Usai Tes Ulang di 2 Lab , RS Azra Buka Suara
-
5 Karyawan Positif Corona, Bank Banten Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan
-
Pemkab Rejang Lebong Minta Warga Tidak Gelar Perayaan Agustusan
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah