Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, minta semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, dengan menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang sehat berazas gotong royong. Hal ini sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, yang visioner.
“Mari kita bersama-sama kembali fokus melanjutkan misi Merdeka Belajar, sesuai filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, untuk menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat, berasas gotong royong, dengan menghadirkan iklim inovasi, sehingga mampu menghasilkan SDM unggul dan berkarakter,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Misi Merdeka Belajar yang dimaksud Nadiem di sini sama dengan merek jasa “Merdeka Belajar”, yang hari ini diserahkan Sekolah Cikal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nadiem menyampaikan apresiasinya kepada Sekolah Cikal yang menghibahkan hak atas merek dagang dan merek jasa “Merdeka Belajar” kepada Kemendikbud.
Menurut Mendikbud, nama “Merdeka Belajar” dapat digunakan bersama selama untuk kepentingan dunia pendidikan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami mengapresiasi Cikal, yang selama bertahun-tahun telah menggerakkan Merdeka Belajar dengan semangat gotong royong ke komunitas guru belajar di Indonesia dan semangat kekeluargaan terkait penggunaan nama Merdeka Belajar ini,” ujar Nadiem.
Untuk selanjutnya, baik Sekolah Cikal maupun pihak lain tetap bisa menggunakan Merdeka Belajar tanpa kompensasi apapun untuk kepentingan pengembanga pendidikan, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, Kemendikbud telah meluncurkan lima Episode Merdeka Belajar. Episode 1 Merdeka Belajar, yaitu mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.
Merdeka Belajar Episode 2, tentang Kampus Merdeka, yaitu memberikan kemudahan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Merdeka Belajar 3, yaitu perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020. Kemudian Merdeka Belajar 4, tentang Program Organisasi Penggerak, dan Episode 5 tentang Guru Penggerak.
Baca Juga: Kemendikbud Izinkan Sekolah Pakai Dana BOS untuk Rapid Test Siswa
Berita Terkait
-
Standar Kompetensi Kerja Nasional Mampu Ciptakan SDM Berdaya Saing
-
Khawatir Ada Klaster Covid-19 di Sekolah, Begini Klarifikasi Kemendikbud
-
Kemendikbud Izinkan Sekolah Pakai Dana BOS untuk Rapid Test Siswa
-
1.410 Sekolah di Zona Kuning dan Hijau Dibuka, Paling Banyak di Sumatera
-
Penjelasan Kemendikbud Soal Siswa dan Guru Terpapar Corona
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS