Ahok Sebut Hunian di Kampung Akuarium Tak Bisa Dibeli Warga

Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengritisi rencana pembangunan hunian di kawasan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurutnya, ketika proyek rampung rumah yang dibangun Pemprov DKI itu tidak bisa dibeli warga.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), wilayah Kampung Akuarium bukan diperuntukkan sebagai hunian. Karena itu ia membebaskan lahan yang sudah ditempati warga itu saat ia memimpin ibu kota.

"Rumahnya (yang dibangun) enggak bisa dijual (ketika sudah jadi)," ujar Ahok saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/8/2020).

Wilayah Kampung Akuarium sesuai Perda itu memiliki zonasi warna merah. Karena itu Ahok menyebutnya lahan itu hanya bisa digunakan untuk bangunan pemerintahan.

"Kalau merah harusnya Nggak bisa (dibangun hunian)," katanya.

Namun ia tidak ingin menyimpulkan lebih jauh soal proyek ini menyalahi Perda atau tidak. Ahok meminta agar hal ini ditanyakan langsung kepada DPRD DKI.

"Saya tidak tahu juga. Tanya ke DPRD saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Akuarium mulai September 2020 untuk menjalankan amanat Keputusan Gubernur DKI nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Baca Juga: Soal Kampung Akuarium, Ahok: Orang Lain Boleh Langgar Aturan, Saya Tidak

Dalam Kepgub itu, Kampung Akuarium menjadi kampung yang diprioritaskan untuk ditata oleh gugus tugas itu.

"Sesuai dengan Kepgub nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, ditetapkan ada 21 kampung prioritas dan satu diantaranya adalah Kampung Akuarium. Penyusunan rencana aksi penataan kawasan berbasis masyarakat dalam hal ini masyarakat didorong untuk bisa ikut berperan aktif serta kolaboratif," kata (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko.

Dalam penataan Kampung Akuarium itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Rujak Center for Urban Studies dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk membantu DPRKP DKI Jakarta memenuhi kebutuhan warga dengan tepat lewat penataan Kampung Akuarium itu.

Nantinya sebesar 40 persen dari luas kawasan yang dibangun akan dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau, sementara 60 persen lainnya akan dibangun menjadi hunian bertipe 36 dengan dua kamar.

Keamanan dan kebersihan akan diutamakan dalam pembangunan hunian layak bagi para warga yang ada di Kampung Akuarium.

Dari segi keamanan, Pemprov DKI Jakarta akan memastikan kawasan di sekitar Kampung Akurium itu nantinya memiliki tanggul dan warga dapat terbebas dari air rob.

Sementara dari segi kebersihan, penyediaan air bersih bagi warga Kampung Akuarium akan diupayakan.

Kampung Akurium menjadi 'pilot project' yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai kawasan yang ditata ulang dan jika berhasil diharapkan langkah tersebut dapat diaplikasikan ke 20 kawasan lainnya yang masuk dalam penataan seperti dalam Kepgub 878 Tahun 2018.