Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai pendidikan jarak jauh (PJJ) yang dilakukan semenjak adanya pandemi virus Corona (Covid-19) belum berjalan optimal.
Untuk itu, ia meminta pengelola instansi pendidikan mesti lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan.
Muhadjir menyoroti soal PJJ khususnya yang menyangkut pendidikan karakter anak. Menurutnya peluang untuk menerapkan pendidikan tersebut justru malah hilang.
"Harus ada keberanian dari pengelola pendidikan untuk melakukan terobosan. Terlebih kita tahu, PJJ ternyata dibandingkan plusnya lebih banyak minusnya," kata Muhadjir saat menjadi pembicara utama pada Webinar Nasional yang digelar oleh UHAMKA dengan Tema Adaptasi Kebiasaan Baru di Institusi Pendidikan, Rabu (19/8/2020).
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menyebut kalau tingkat sebaran fasilitas PJJ belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Hal tersebut masih terasa meskipun Kemendikbud periode dirinya telah
membuat program afirmasi sekaligus memberikan fasilitas pendidikan khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dengan pandemi Covid-19 ini makin terlihat sebenarnya kelemahan-kelemahan dalam fasilitas pendidikan kita yang belum terselesaikan dengan baik," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir mengatakan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Maka diharapkan pengelola pendidikan dapat memberlakukan ketat protokol kesehatan di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah.
Baca Juga: Dies Natalis, Universitas Terbuka Kembangkan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh
Bersamaan dengan itu, ia menegaskan kepada pemerintah daerah harus berani membuat kebijakan yang lebih progresif sesuai Inpres tersebut.
Misalnya, pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan pendidikan tetapi juga di masyarakat.
"Kalau protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik, maka ke depan ini akan bisa diterapkan pada bidang-bidang lain dan menjadi modal dasar menuju Indonesia maju," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dies Natalis, Universitas Terbuka Kembangkan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh
-
Menko PMK: Pembukaan Sekolah Zona Kuning Corona Hasil Arahan Jokowi
-
Muhadjir Sebut Kemiskinan Lahir dari Keluarga Miskin Besanan, Rizal R: Tega
-
Muhadjir Sebut Keluarga Miskin Naik karena Saling Besanan, Fadli Zon Kaget
-
Tembus 5,7 Juta Rumah Tangga, Menko PMK: Kemiskinan Basisnya di Keluarga
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang
-
ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Informasi Pengadaan Pikap untuk Koperasi Merah Putih
-
Soal Ambang Batas Pemilu, PSI Tegaskan Kembali Semangat Reformasi