Suara.com - Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah kembali melontarkan kritikannya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkritik buruknya koordinasi data antar Menteri, sehingga tidak singkron dalam menyajikan data kepada publik.
Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar oleh pemerintah dalam mengelola negara.
"Saya punya pandangan bahwa ada problem pada pemerintahan pak Jokowi itu tentang struktur koordinasi. Yang sejak awal itu memang melanggar banyak sekali azas di dalam cara membangun pemerintahan yang baik," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (1/9/2020).
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menuturkan, saat ini ada pemikiran feodalisme yang terbangun dalam kabinet Jokowi - Maruf. Orang yang mendapatkan jabatan termasuk menjadi Menteri seperti mendapatkan anugerah.
Padahal, kata Fahri, di dalam sistem negara modern itu seorang Menteri itu bukan pejabat tinggi yang bekerja biasa-biasa saja. Seorang Menteri berada disekeliling Jokowi untuk mendiskusikan segala persoalan secara terbuka dan apa adanya.
Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dua periode. Akan tetapi yang menonjol justru ketidak singkronan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, terutama terkait data.
"Terus terang saja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah," ujarnya.
Fahri menambahkan, yang ia lihat saat ini pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju justru para Menteri saling berdebat soal data. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah apabila tidak ada kekompakan.
"Bagaimana anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data saja nggak bisa sepakat, sehingga kemudian efeknya adalah orang kerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data," pungkasnya.
Baca Juga: Vaksin Bisa Buat Kondisi Kembali Normal? Satgas: Belum Ada Penelitiannya
Berita Terkait
-
Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Dulu Pak Jokowi Jarang Lawatan Juga Disalahkan
-
Roy Suryo Serang Balik! Polisikan Rismon Sianipar dan Lechumanan Terkait Keterangan Palsu dan Fitnah
-
Prabowo Didesak Segera Ganti Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa
-
Sindir Jokowi? Hasto Soroti Simbol 21061961 di Film Ghost in the Cell: Joko Anwar Sangat Cerdas!
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Ketika Jakarta Berbenah Menjadi Kota yang Lebih Ramah Manusia di HUT Ke-499
-
Soal Begal Takut Tentara, DPR Ingatkan Proses Pidana Tetap di Tangan Polisi
-
Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Bisakah Sampah Plastik Menjadi Sumber Energi Alternatif?
-
Menkes Minta RS dan Klinik Jujur Isi Sensus Ekonomi: Jangan Takut Data Dipakai untuk Pajak
-
Siapa 26 Tokoh Terlibat Korupsi MBG? Elza Syarief: Masih Tunggu Izin Sony Sonjaya
-
Tolak Tambahan Cukai, Koalisi Sipil Gelar Demo 'Rokok Murah' di Depan Kemenkeu
-
Gak Kapok! Bupati Muara Enim Edison Kembali Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap BPK
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?