Suara.com - Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah kembali melontarkan kritikannya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkritik buruknya koordinasi data antar Menteri, sehingga tidak singkron dalam menyajikan data kepada publik.
Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar oleh pemerintah dalam mengelola negara.
"Saya punya pandangan bahwa ada problem pada pemerintahan pak Jokowi itu tentang struktur koordinasi. Yang sejak awal itu memang melanggar banyak sekali azas di dalam cara membangun pemerintahan yang baik," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (1/9/2020).
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menuturkan, saat ini ada pemikiran feodalisme yang terbangun dalam kabinet Jokowi - Maruf. Orang yang mendapatkan jabatan termasuk menjadi Menteri seperti mendapatkan anugerah.
Padahal, kata Fahri, di dalam sistem negara modern itu seorang Menteri itu bukan pejabat tinggi yang bekerja biasa-biasa saja. Seorang Menteri berada disekeliling Jokowi untuk mendiskusikan segala persoalan secara terbuka dan apa adanya.
Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dua periode. Akan tetapi yang menonjol justru ketidak singkronan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, terutama terkait data.
"Terus terang saja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah," ujarnya.
Fahri menambahkan, yang ia lihat saat ini pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju justru para Menteri saling berdebat soal data. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah apabila tidak ada kekompakan.
"Bagaimana anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data saja nggak bisa sepakat, sehingga kemudian efeknya adalah orang kerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data," pungkasnya.
Baca Juga: Vaksin Bisa Buat Kondisi Kembali Normal? Satgas: Belum Ada Penelitiannya
Berita Terkait
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Hadiah Raja Saudi ke Jokowi Jadi Bancakan, Kisah Skandal Kuota Haji Bermula
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kedubes Iran Klarifikasi Unjuk Rasa di Teheran, Ada Intervensi AS dan Israel
-
Nasib Noel di Ujung Palu Hakim, Sidang Pemerasan Rp201 M di Kemenaker Dimulai Senin Depan
-
Semua Gerak-gerik Ayah Bupati Bekasi Dikuliti KPK Lewat Sopir Pribadi
-
Detik-detik 4 WNI Diculik Bajak Laut Gabon, DPR: Ini Alarm Bahaya
-
Riset Ungkap Risiko Kesehatan dari Talenan Plastik yang Sering Dipakai di Rumah
-
Cegah Ketimpangan, Legislator Golkar Desak Kemensos Perluas Lokasi Sekolah Rakyat di Seluruh Papua
-
Teknis Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said: Mulai Jam 11 Malam, Tak Perlu Tutup Jalan
-
Polri Tegaskan Patuh KUHAP Baru, Bakal Stop Tampilkan Tersangka?
-
KPK Duga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terima Uang Rp600 Juta dari Kasus Suap Ijon Proyek
-
Alarm Keamanan di Yahukimo, Pangdam Minta Gibran Tak Mendarat: Ada Gerakan Misterius