Suara.com - Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah kembali melontarkan kritikannya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkritik buruknya koordinasi data antar Menteri, sehingga tidak singkron dalam menyajikan data kepada publik.
Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar oleh pemerintah dalam mengelola negara.
"Saya punya pandangan bahwa ada problem pada pemerintahan pak Jokowi itu tentang struktur koordinasi. Yang sejak awal itu memang melanggar banyak sekali azas di dalam cara membangun pemerintahan yang baik," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (1/9/2020).
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menuturkan, saat ini ada pemikiran feodalisme yang terbangun dalam kabinet Jokowi - Maruf. Orang yang mendapatkan jabatan termasuk menjadi Menteri seperti mendapatkan anugerah.
Padahal, kata Fahri, di dalam sistem negara modern itu seorang Menteri itu bukan pejabat tinggi yang bekerja biasa-biasa saja. Seorang Menteri berada disekeliling Jokowi untuk mendiskusikan segala persoalan secara terbuka dan apa adanya.
Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dua periode. Akan tetapi yang menonjol justru ketidak singkronan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, terutama terkait data.
"Terus terang saja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah," ujarnya.
Fahri menambahkan, yang ia lihat saat ini pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju justru para Menteri saling berdebat soal data. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah apabila tidak ada kekompakan.
"Bagaimana anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data saja nggak bisa sepakat, sehingga kemudian efeknya adalah orang kerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data," pungkasnya.
Baca Juga: Vaksin Bisa Buat Kondisi Kembali Normal? Satgas: Belum Ada Penelitiannya
Berita Terkait
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi
-
Tak Sekadar Silaturahmi: AHY Sebut Pertemuan Prabowo Bareng Mantan Presiden Punya Misi Khusus
-
Nyai Hj. Hindun Susilowati, Sosok Pengasuh Ponpes Al Muayyad Solo Wafat
-
Tinggalkan Istana Usai Pertemuan: AHY Antar SBY, Gibran Satu Mobil Bareng Jokowi
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Gus Yaqut Datangi Kantor KPK untuk Kasus Haji, Siap Ditahan?
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia