Suara.com - Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah kembali melontarkan kritikannya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkritik buruknya koordinasi data antar Menteri, sehingga tidak singkron dalam menyajikan data kepada publik.
Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar oleh pemerintah dalam mengelola negara.
"Saya punya pandangan bahwa ada problem pada pemerintahan pak Jokowi itu tentang struktur koordinasi. Yang sejak awal itu memang melanggar banyak sekali azas di dalam cara membangun pemerintahan yang baik," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (1/9/2020).
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menuturkan, saat ini ada pemikiran feodalisme yang terbangun dalam kabinet Jokowi - Maruf. Orang yang mendapatkan jabatan termasuk menjadi Menteri seperti mendapatkan anugerah.
Padahal, kata Fahri, di dalam sistem negara modern itu seorang Menteri itu bukan pejabat tinggi yang bekerja biasa-biasa saja. Seorang Menteri berada disekeliling Jokowi untuk mendiskusikan segala persoalan secara terbuka dan apa adanya.
Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dua periode. Akan tetapi yang menonjol justru ketidak singkronan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, terutama terkait data.
"Terus terang saja sampai sekarang saya tidak menemukan adanya kesatuan data di pihak pemerintah," ujarnya.
Fahri menambahkan, yang ia lihat saat ini pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju justru para Menteri saling berdebat soal data. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah apabila tidak ada kekompakan.
"Bagaimana anda mau melakukan satu pekerjaan sementara soal data saja nggak bisa sepakat, sehingga kemudian efeknya adalah orang kerja dengan datanya masing-masing dan bahkan sebagian bekerja tanpa data," pungkasnya.
Baca Juga: Vaksin Bisa Buat Kondisi Kembali Normal? Satgas: Belum Ada Penelitiannya
Berita Terkait
-
Refly Harun Bongkar 7 Keberatan di Kasus Ijazah Jokowi: Ijazah Asli Justru Makin Meragukan
-
Doktor Ahli Pengadaan yang Bikin KPU Keok Terkait Ijazah Jokowi: Siapa Sebenarnya Bonatua Silalahi?
-
Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
-
KIP Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Diberi Waktu 14 Hari untuk Banding
-
Terbongkar, Ini Daftar 9 Informasi Ijazah Jokowi yang Sengaja Ditutupi KPU
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi