Suara.com - Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai pengadaan alat untuk penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang, Kepulauan Riau tidak transparan.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan dalam penelusuran mereka di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ditemukan informasi yang lengkap terkait pengadaan barang di RSKI Pulau Galang tersebut.
"Informasi pengadaan pembangunan RSD Pulau Galang minim, tidak ditemukan di SiRUP/LPSE Kemen PUPR," kata Dewi dalam diskusi daring tentang Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi, Selasa (1/9/2020).
Dewi menyebut, informasi terkait pengadaan barang di RSKI Pulau Galang hanya ada di LPSE Kementerian Kesehatan, namun tetap saja informasinya minim sekali.
"Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang untuk RSD Pulau Galang ada di SiRUP Kemenkes, tapi bisa dilihat dalam gambar yang ditampilkan sangat umum," ujarnya.
Dia mencontohkan salah satu laporan pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
"Provinsi Kalimantan Barat ini mempublikasikan belanja penanganan Covid di Dinas Kesehatannya rinci, dan kami baru menemukan satu Dinkes Provinsi yang begini," imbuh Dewi.
Atas temuan ini, ICW meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran secara akuntabel dan transparan meski dihimpit situasi darurat yang dituntut cepat dan fleksibel.
Baca Juga: ICW Meragukan Perusahaan Pemenang Tender Alat Kesehatan Covid-19
Berita Terkait
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
Kabar Buruk! ICW Sebut Selama 2024; Kerugian Negara Tembus Rekor Rp279 T, Kinerja Aparat Anjlok
-
Indonesia Nomor 2 Dunia Kasus TBC, Menko PMK Minta Daerah Bertindak Seperti Pandemi!
-
Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun