Suara.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berisi harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila -- pada waktu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang moncong putih -- bergulir menjadi isu politik.
Rasa nasionalisme sejumlah pihak terusik dengan pernyataan tersebut. Di antaranya, politikus Partai Demokrat Zara Zettira Zr. Zara menegaskan bahwa sejak dulu kala, Sumatera Barat mendukung Pancasila.
"Sejak dulu kala SUMBAR udah PANCASILA. Puan kemana aja? Pancasila ya bukan Eka sila, Tri sila, duet sila dan istilah-istilah baru lainnya," kata Zara melalui akun Twitter @zarazettirazr.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain juga ikut tersinggung. Dia kemudian mempertanyakan maksud Puan.
"Kami bertanya pada Puan: "sejak kapan Sumbar bukan pendukung Negara Pancasila?" kata Tengku melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Tengku juga mengingatkan Puan agar jangan mengait-ngaitkan nasionalisme warga Sumatera Barat jika nanti PDI Perjuangan ternyata kalah di provinsi itu.
"Kalau PDIP jeblok di sana bukan berarti Sumbar tidak mendukung Negara Pancasila. Paham?" kata Tengku.
Belajar dari polemik itu, pengasuh Pondok Penghafal Al Qur'an Yatim Dhuafa Baitul Qur'an Ustaz Hilmi Firdausi menekankan pentingnya literasi.
"Aneh saja jika masyarakat Sumbar dibilang tidak mendukung Pancasila. Memangnya Hatta dan Sjahrir berasal darimana? Salah satu perumus Pancasila Moh. Yamin juga putra asli Minang. Belum lagi H. Agus Salim, M. Natsir dan masih banyak lagi tokoh bangsa putra asli Minang. Inilah perlunya banyak membaca sebelum bicara," kata Hilmi melalui akun Twitter @Hilmi28.
Baca Juga: Singgung Warga Sumbar, Puan Diminta Ingat Jasa Bung Hatta hingga Tan Malaka
Kemarin, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumatera Barat mendukung Negara Pancasila.
Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
"Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata dia.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya
-
TNI Mulai Latih Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
-
Mata Tua Bersinar Kembali: Kemensos Bagi-Bagi Harapan Lewat Operasi Katarak Gratis di 5 Kabupaten
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
-
Wamensos Buka Pelatihan Sekolah Rakyat di Magelang: Siap Cetak Generasi Kaya & Berkarakter Kuat!
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Aturan Tar dan Nikotin Dikhawatirkan Picu PHK Massal di Industri Kretek