Suara.com - Sejauh ini baru dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah: Pradi Supriatna -Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Sayangnya, tahapan pilkada baru dibuka, sudah mulai muncul aksi provokatif di kota yang bertetangga dengan Jakarta.
Bentuk aksi yang muncul yaitu berupa pemasangan spanduk bertuliskan: Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan.
Spanduk-spanduk berisi isu sentimental itu, antara lain ditemukan di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.
Apa kepentingan pemasangan spanduk untuk memainkan isu sentimental? Menurut analisa Direktur Indo Strategi Research And Consulting Arif Nurul Imam kalau konteksnya pilkada, tidak lepas dari kontestasi elektoral untuk mencari dukungan pemilih.
Tetapi apakah efektif memainkan isu seperti itu, menurut Arif, tidak ada jaminan bisa sukses mendulang suara pemilih, apalagi masyarakat Kota Depok dikenal sebagai kaum urban.
"Memang Kota Depok selama ini selalu dimenangkan partai berbasis Islam (PKS). Bisa jadi ini juga akan efektif (menarik suara dukungan pemilih muslim), tapi juga sebaliknya bisa menjadi blunder. Tetapi kalau kemudian isu-isu sentimental seperti ini yang dimainkan dalam pilkada, itu juga tidak baik dalam demokratisasi. Idealnya kan tarung gagasan dan program yang harus didorong," kata Arif kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Propaganda semacam itu, kata Arif, sebenarnya bukan hal baru lagi dalam kontestasi politik. Hanya saja, bagi pemilik suara, terutama pemilih urban dan rasional, propaganda-propaganda dengan mengangkat isu sentimental biasanya tak berpengaruh apa-apa
"Akan dianggap sampah karena main isu sentimental," kata Arif.
Baca Juga: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Covid-19, Pelantikan Ditunda
Siapa yang diuntungkan dengan memainkan isu sentimental? Menurut Arif, tidak ada yang diuntungkan, justru semua pihak rugi.
"Karena kalau isu primordial dimunculkan, maka tarung gagasan program tidak akan muncul karena hanya akan berdebat soal itu. Dan secara elektoral belum tentau propaganda primordial ini efektif," katanya.
Dilaporkan ke polisi
Kasus itu, kata pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad Dahlan, sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok karena mengait-ngaitkan Muhammadiyah. Dia mengutuk keras dalang aksinya.
"Jangan merusak dan membawa nama ormas Islam seperti Muhammadiyah. Ini negara hukum. Kami melaporkan hal ini ke Polres Metro Depok," kata Dahlan, Minggu (6/9/2020).
Propaganda tersebut dinilai fitnah yang keji yang mengatasnamakan Muhammadiyah.
Berita Terkait
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
Terkini
-
Delpedro Dkk Orasi Hingga Bagi Mawar ke Jaksa Sebelum Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Penghasutan
-
Salurkan 125 Ribu Pakaian Reject ke Sumatera, Mendagri: Daripada Menumpuk di Gudang dan Rusak
-
BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026
-
Babak Baru Dimulai, Atalia Praratya Siap Hadapi Ridwan Kamil di Sidang Cerai Perdana
-
Kencang Penolakan PAW Anggota DPRD Waropen, Politisi Muda Papua: Ini Cederai Demokrasi
-
Ibu Nadiem Doakan Anaknya Sembuh Agar Bisa Buktikan Tak Bersalah dalam Sidang Kasus Chromebook
-
Kemenag Siapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik untuk Libur Nataru
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan