Suara.com - Sejauh ini baru dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah: Pradi Supriatna -Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Sayangnya, tahapan pilkada baru dibuka, sudah mulai muncul aksi provokatif di kota yang bertetangga dengan Jakarta.
Bentuk aksi yang muncul yaitu berupa pemasangan spanduk bertuliskan: Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan.
Spanduk-spanduk berisi isu sentimental itu, antara lain ditemukan di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.
Apa kepentingan pemasangan spanduk untuk memainkan isu sentimental? Menurut analisa Direktur Indo Strategi Research And Consulting Arif Nurul Imam kalau konteksnya pilkada, tidak lepas dari kontestasi elektoral untuk mencari dukungan pemilih.
Tetapi apakah efektif memainkan isu seperti itu, menurut Arif, tidak ada jaminan bisa sukses mendulang suara pemilih, apalagi masyarakat Kota Depok dikenal sebagai kaum urban.
"Memang Kota Depok selama ini selalu dimenangkan partai berbasis Islam (PKS). Bisa jadi ini juga akan efektif (menarik suara dukungan pemilih muslim), tapi juga sebaliknya bisa menjadi blunder. Tetapi kalau kemudian isu-isu sentimental seperti ini yang dimainkan dalam pilkada, itu juga tidak baik dalam demokratisasi. Idealnya kan tarung gagasan dan program yang harus didorong," kata Arif kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Propaganda semacam itu, kata Arif, sebenarnya bukan hal baru lagi dalam kontestasi politik. Hanya saja, bagi pemilik suara, terutama pemilih urban dan rasional, propaganda-propaganda dengan mengangkat isu sentimental biasanya tak berpengaruh apa-apa
"Akan dianggap sampah karena main isu sentimental," kata Arif.
Baca Juga: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Covid-19, Pelantikan Ditunda
Siapa yang diuntungkan dengan memainkan isu sentimental? Menurut Arif, tidak ada yang diuntungkan, justru semua pihak rugi.
"Karena kalau isu primordial dimunculkan, maka tarung gagasan program tidak akan muncul karena hanya akan berdebat soal itu. Dan secara elektoral belum tentau propaganda primordial ini efektif," katanya.
Dilaporkan ke polisi
Kasus itu, kata pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad Dahlan, sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok karena mengait-ngaitkan Muhammadiyah. Dia mengutuk keras dalang aksinya.
"Jangan merusak dan membawa nama ormas Islam seperti Muhammadiyah. Ini negara hukum. Kami melaporkan hal ini ke Polres Metro Depok," kata Dahlan, Minggu (6/9/2020).
Propaganda tersebut dinilai fitnah yang keji yang mengatasnamakan Muhammadiyah.
Berita Terkait
-
Awal Puasa Ramadan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, NU, dan BRIN
-
1 Ramadan 2026 Tanggal Berapa? Ini Keputusan Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah
-
Kapan Ramadan 2026 Muhammadiyah dan Pemerintah, Cek Ketentuan Terbarunya
-
Awal Puasa Muhammadiyah 2026 Sudah Ditetapkan 18 Februari, Kok Bisa Tahu Jauh-jauh Hari?
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Klarifikasi Mekanisme Dana Hibah, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Khofifah 12 Februari
-
Geger SMA di Jaktim, Guru Diduga Lecehkan Banyak Siswi, Korban Lain Buka Suara
-
Bocah SD Tewas Tertabrak Kereta di Parung Panjang, Terlempar hingga 30 Meter Saat Pulang Sekolah
-
Diperikaa Kamis Lusa, Kubu Roy Suryo Cs Siapkan Mantan Wakapolri Oegroseno Jadi Ahli Meringankan
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!