Suara.com - Setelah menjalani tes swab secara mandiri di rumah sakit dengan bayar Rp2,4 juta, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon teringat dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sebagian tidak beruntung secara ekonomi sehingga mesti berpikir berkali-kali untuk ikut tes tersebut.
Itu sebabnya, mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar segera menerbitkan aturan standarnisasi harga swab, khususnya yang dilakukan secara mandiri.
Sebab, kata dia, tes merupakan kunci untuk mendeteksi apakah seseorang terjangkit Covid-19 atau tidak.
Jansen Sitindaon menyarankan harga tes swab dibuat terjangkau dan sama di semua rumah sakit.
"Orang secara sadar sudah mau test dirinya malah mahal sekali. Kemarin saya swab kena 2,4 juta," kata dia.
Jansen Sitindaon menyontohkan harga rapid test yang disebutnya "gila-gilaan" sebelum ada standarisasi Rp150 ribu.
"Dulu harga rapid juga gila-gilaan. Komersil. Sebelum diatur Rp150 ribu," kata Jansen Sitindaon.
Anggota masyarakat yang berinisiatif tes swab seharusnya dihargai karena sikapnya menunjukkan kepedulian pada lingkungan sekaligus mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.
"Bagi yang terpaksa tetap aktivitas keluar rumah dimasa Covid melakukan swab adalah bagian dari "tanggung jawab sosialnya" kepada lingkungan, keluarga bahkan negara. Agar tidak jadi pembawa virus. Harusnya harganya terjangkau," kata dia.
Baca Juga: Rumah Sakit Covid di Depok Nyaris Penuh, Bisa Dirujuk ke Bekasi dan Bogor
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, kata dia, tugas pemerintah adalah 3T: test, tracing, dan treatment. Sedangkan tugas rakyat adalah 3M: menjaga jarak, masker, mencuci tangan.
Jika swab murah, kata Jansen Sitindaon, rakyat bisa lakukan M ke 4: melakukan tes. Inilah yang dimaksud Jansen SItindaon menjadi jalan menyelamatkan keluarga, teman dan lain-lain dari penularan dan meringankan beban negara melakukan tracing.
Dia mengatakan datangnya Covid-19 itu tiba-tiba dan mengaggetkan semua orang, tak terkecuali pemerintah.
"Pastilah di sana-sini butuh pembenahan. Termasuk soal harga swab yang mahal sekali ini. Jadi mari kita benahi dan cari solusinya. Demi kebaikan bersama. Pemerintah memimpin kami rakyat ikut," katanya.
"Twiit ini sebagai informasi agar harga swab mandiri (jikapun masih harus bayar) dibenahi pemerintah. Minimal harganya dibuat seragam di seluruh RS di Indonesia. karena corona ini tak tahu kita kapan berakhirnya. Sedangkan tes ini masih harus terus dan rutin kita lakukan kedepannya."
Berita Terkait
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
IHSG Hancur Lebur Seperti Era COVID-19, Padahal Tak Sedang Pandemi
-
Waspada! Ancaman Ebola Selevel Awal Pandemi Covid-19
-
Warga Uganda Dilarang Saling Jabat Tangan, Alasannya Bikin Ngeri
-
Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan