Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan melayangkan kritik terhadap Komnas HAM yang dianggapnya lebih banyak berkomentar ketimbang melakukan penanganan masalah HAM di Indonesia.
Menanggapi kritikan itu, Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam irit menjawabnya. Choirul tidak menjawabnya dengan kalimat panjang. Hanya saja ia menyebut pihaknya lebih fokus pada tugasnya.
"Fokus pada kebijakan saja," kata Choirul saat dihubungi Suara.com melalui pesan singkat, Rabu (16/9/2020).
Choirul juga tidak menjawab ketika ditanyakan lebih jauh terkait kritikan Arteria terhadap Komnas HAM yang kerap memprovokasi DPR RI dalam pengesahan undang-undang.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengkritisi Komnas HAM yang dinilai kerap bersikap genit dengan mengomentari banyak hal. Di luar itu, menurut Arteria, penanganan HAM yang dilakukan juga minim.
Arteria menyoroti penggunaan anggaran Komnas HAM yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebab itu, ia mempertanyakan ke mana anggaran yang dialokasikan untuk program kerja penanganan HAM.
"Rp 100 miliar negara bayar bapak tapi program pemajuan dan penegakan HAM hanya 25 persen. 74 persen nya apa? Buat bayar gaji. Pantesan aja. Jadi harapan pemajuan HAM dan sebagainya enggak bakalan bisa tercapai karena tidak ada patriot-patriot yang hadir di situ, seemuanya orang-orang yang pengen populer," kata Arteria kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dalam rapat kerja Komisi III, Selasa (15/9/2020).
Arteria lantas memandang sikap Komnas HAM yang selama ini ia nilai justru hanya membuat kegaduhan antar lembaga ketimbang berfokus pada penanganan HAM itu sendiri.
"Saya kasih contoh nih pelanggaran HAM berat. Apa yang kalian kerjakan selain membuat kegaduhan dengan Kejaksaan Agung. Intoleransi, ekstrimisme dengan kekerasan, mana ada," kata Arteria.
Baca Juga: Pesan Arteria ke Komnas HAM: Sekali Sentuh DPR, Kami Bongkar Boroknya Bapak
Lebih dari itu, Arteria meminta Komnas HAM tidak mencampuri urusan dan fungsi legislasi DPR sebagai pembuat Undang Undang.
Arteria meminta Komnas HAM tidak menjadi penghasut dan provokator agar DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang tertentu. Bahkan, dalam pernyataannya, Arteria sempat memberi peringatan akan membongkar borok Komnas HAM apabila lembaga tersebut berani menyentuh hal terkait legislatif.
"Jadi jangan kritisi DPR pak. DPR itu sangat menghormati kelembagaan, sekali bapak nyentuh DPR kita bongkar nih boroknya bapak kaya apa," ujar Arteria.
Berita Terkait
-
Pesan Arteria ke Komnas HAM: Sekali Sentuh DPR, Kami Bongkar Boroknya Bapak
-
Tulis Berita Arteria Dahlan dan Isu PKI, Jurnalis Liputan6 Diincar Anonim
-
Kritikus Ini Bikin Cara Minum Arteria Dahlan Jadi Bulan-bulanan Warganet
-
Usulkan Pilkada Serentak Ditunda, Komnas HAM: Seiring Juga Kebijakan PBB
-
Virus Covid 19 Kian Menyebar, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK