Suara.com - Eks Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar pemerintah menunda perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama pandemi Covid-19. Ia menyebut, negara tidak akan bubar jika Pilkada ditunda.
Hal itu disampaikan oleh Marzuki melalui akun Twitter miliknya @marzukialie_ma.
"Negeri ini tidak akan bubar kalau Pemilukada ditunda," kata Marzuki seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Marzuki menyebut, Indonesia justru akan bangkrut jika tetap menggelar Pilkada. Pasalnya, Indonesia akan dikucilkan oleh negara dunia karena dampak Covid-19.
"Tapi akan bangkrut kalau dikucilkan dunia karena dampak Covid-19, apalagi pejabatnya yang tertular," ungkapnya.
Dalam cuitannya itu, Marzuki juga mengunggah foto tangkapan layar artikel pemberitaan seputar Pemilu di Indonesia dan Selandia Baru
Di Selandia Baru, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern segera memutuskan men unda Pilkada setelah kasus Covid-19 kembali melonjak.
Sementara, pemerintah Indonesia masih bersikeras akan menggelar Pilkada serentak meski kasus Covid-19 diatas 3.000-an kasus per harinya.
Pilkada Sulit Ditunda
Baca Juga: Ingatkan Protokol Covid di Pilkada, Bawaslu Bakal Panggil Petinggi Parpol
Desakan menunda Pilkada Serentak 2020 menguat setelah maraknya pelanggaran protokol kesehatan di masa pendaftaran para pasangan calon (paslon).
Merujuk pada laporan yang diterima KPU RI, per Kamis (10/9/2020) tercatat sebanyak 60 bakal calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19.
Mereka tersebar di 21 provinsi dari 32 provinsi yang ada di Indonesia.
Perhelatan Pilkada dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia dan menyumbang lonjakan kasus yang tinggi.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 belum mereda.
Pilkada akan dihelat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada 9 Desember 2020 mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya