Pilkada Tetap Lanjut, Sekjen Parpol Diminta Tidak Kerahkan Massa

Suara.com - Sejumlah Sekretaris Jenderal atau Sekjen partai politik menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk membicarakan soal lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020. Hasil rapat koordinasi secara virtual itu disepakati bahwa partai politik tidak melakukan kegiatan pengerahan massa untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Dalam waktu terdekat para pasangan calon akan melakukan pengambilan nomor urut.

"Besok KPU, KPUD akan melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Paslon Pilkada. Diharapakan Parpol dan Peserta agar tidak menggerakan massa," kata Sekjen Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Johnny menjelaskan bahwa pengambilan nomor urut hanya boleh diikuti oleh paslon dan satu orang mengatasnamakan tim. Sekjen pun diminta pemerintah untuk membantu agar tidak terjadi kerumunan saat pengambilan nomor urut nanti.

"Para sekjen diharakan menghimbau agar paslon tidak menggerakan massa saat penetapan calon," ujarnya.

Selain itu, seluruh sekjen parpol juga diingatkan pemerintah agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan saat berpatisipasi dalam Pilkada Serentak 2020. Para parpol yang terlibat diminta untuk bisa mematuhi peraturan KPU atau PKPU.

"Pilkada jangan sampai menjadi klaster baru Covid-29, menghindarkan penggalangan massa, arak-arakan dan kerumunan yang tidak sesuai PKPU, kampanye diusahakan lebih banyak dilakukan secara daring," tuturnya.

Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi itu yakni Ketua Bawaslu Abhan, Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto, Plh. Ketua KPU lham Saputra.

Kemudian Sekjen PBB Afriansyah Nur, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wasekjen Hanura Tari Siwi Utami, Wasekjen Nasdem Jhony Plate, Wasekjen Garuda, Sulistianing Sasih, Sekjen Golkar Ladowijk F Paulus, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara UII: Pilkada 2020 Harus Ditunda