Tuntut Film PKI Diputar Itu Sikap Otoriter, Teringat Zaman Soeharto

Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengkritik kalangan yang kembali getol menuntut pemutaran film Pengkhianatan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia serta film serupa lainnya jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020.

Rustam mengatakan siapa pun yang ingin menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tidak dilarang. Begitu juga jika ada stasiun televisi yang ingin memutar film tersebut, juga diizinkan.

"Tapi jika ada yang menuntut agar film itu diputar, menunjukkan sikap otoriter, seperti dulu rezim Soeharto memaksa setiap stasiun televisi memutarnya. Ini bukan lagi soal sejarah, tapi politik," kata Rustam Ibrahim.

Menurut pendapat Rustam yang disampaikan melalui media sosial, film Pengkhianatan G30S/PKI hanyalah salah satu versi "sejarah" dari G30S, versi resmi rezim Orde Baru.  Rustam mengatakan adabanyak versi lain.

"Anak-anak muda Indonesia, kaum milenial terpelajar tentu dengan mudah bisa membaca buku atau hasil-hasil studi peneliti asing dan juga Indonesia. Google saja pasti ketemu," kata dia.

Pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut mengkritisi adanya seruan kepada masyarakat dari berbagai kelompok agar menonton kembali film tersebut.

"Kita punya masa dimana nonton film G30SPKI jadi hal wajib bahkan ada nilainya dari sekolah. Reformasi tuntas, kita bebas. Eh, sekarang dipaksa nonton lagi," katanya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang 30 September, isu kebangkitan komunis dan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menjadi pembahasan. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun ikut bicara setelah ada yang memintanya menanggapi konten film tersebut.

"Ada yang nanya, apa penting film G30S/PKI disiarkan? Saya jawab, saya selalu nonton film tersebut, tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI," kata Mahfud, Kamis (24/09/2020). "Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI sih saya sudah tahu sebab tahun 1965 saya sudah 8 tahun."

Baca Juga: 2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu

Desakan pemutaran film, di antaranya disampaikan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis.

Berdasarkan salinan dokumen yang dikirimkan Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin kepada Suara.com, Sabtu (26/9/2020), mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, ditujukan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.

Kepada Panglima TNI dan KSAD mereka minta untuk mengupayakan pemutaran film G30S/PKI di seluruh televisi nasional, baik televisi pemerintah ataupun televisi swasta pada tanggal 30 September 2020. Mereka juga meminta TNI untuk tidak tinggal diam terhadap kelompok - kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila jika TNI masih jadi garda terdepan dalam mengawal Pancasila dan UUD 1945 serta bersatu dengan ulama dalam memimpin gerakan umat dalam melawan kebangkitan neo PKI.

Seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk untuk menonton kembali film Pengkhianatan G30S/PKI, baik melalui televisi ataupun handphone masing - masing pada tanggal 30 September 2020. Pada tanggal 30 September, aliansi meminta semua anggota masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang dan kibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2020. Santri, laskar, jawara, pendekar, brigade diminta juga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan gerakan kebangkitan neo PKI yang disebutkan ingin mengganti Pancasila.

Kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia belum lama ini juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab, salah satunya meminta Jokowi menyerukan kepada lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga penyiaran TVRI, untuk menayangkan film tentang Pengkhianatan G30S/PKI atau film-film serupa. Mereka khawatir masyarakat lupa dengan sejarah, selain itu juga untuk mencegah kebangkitan partai terlarang di negeri ini.

Sebelum itu, Gatot mengatakan penggantian posisinya (Panglima TNI) ketika itu karena dia tetap bersikeras memerintahkan seluruh anggota TNI untuk memutar dan menyaksikan film Gerakan 30 September PKI. Gatot memerintahkan demikian karena dia beralasan ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan partai terlarang itu.

Menanggapi menghangatnya kembali isu komunis di bulan September, analis politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai hal ini merupakan politik framing yang dilancarkan seseorang, entah itu tuduhan, realita atau ancaman.

"Bagi saya berprinsip borok yang ditutupi akan terungkap. Paling btidak dalam hal ini dua pihak, bahkan dua kubu akan membantah. Satu sisi ada yang menyerang, ada yang bertahan, begitu sebaliknya," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (25/9/2020).

Di Indonesia, sejak dulu isu PKI dan negara Islam menjadi komoditas politik. Menurut Jerry, Istana perlu menanggapinya. "Istana harus menjawab dan membantah tudingan-tudingan miring," kata Jerry seraya menekankan "pemimpin harus imparsial (tak memihak), jangan parsial atau memihak."

Isu komunis merupakan isu yang punya powerful untuk mematahkan lawan politik. Istana, menurut Jerry, tak boleh membiarkan begitu saja.

"Pihak Istana saya sarankan punya senjata menangkis setiap serangan. Kalau diam saja nanti publik akan berprasangka buruk atau menduganya benar. Kalau membantah bisa saja dianggap benar. Ini lantaran mindset kelompok grassroot (akar rumput) beda," katanya.

Jerry meyakini penggorengan isu SARA akan terus dimainkan dan ini, kata dia, merupakan bagian politik identitas.

Menurut Jerry, seharusnya sejak ormas terlarang dibubarkan, misalkan PKI dan HTI, jangan lagi mengangkat isu itu lagi.

"Bisa saja diputihkan, kan ini passed (masa lalu), bukan future (masa akan datang). Narasi-narasi ini perlu dihentikan. Jangan ada lagi bahasa PKI reborn atau DI/TII reborn," katanya.

Jerry mengatakan adanya PKI memang tak boleh dihilangkan dari sejarah, tapi jangan lantas menjadi komoditas politik melulu.

"Bagi saya itu bukan era presiden Jokowi. Jadi ini ada dua premis diputar bermasalah, tak diputar lebih bermasalah lagi," kata dia.