Suara.com - Tragedi kelam sejarah 1965 hingga hari ini masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kata usai.
Sebagian pihak yakin betul bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah biang kerok dari terbunuhnya 7 jenderal angkatan darat yang ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Alhasil, sejak Maret 1966 PKI menjadi partai yang haram bercokol di bumi pertiwi.
Petinggi-petinggi PKI sampai ke simpatisannya yang bergerak di akar rumput banyak yang dibunuh dalam genosida terbesar dalam sejarah Indonesia.
Untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah pihak yang biadab, pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah membuat film propaganda berjudul "Pengkhianatan G30S/PKI."
Film berdurasi 4 jam lebih tersebut disutradarai oleh Arifin C Noer dan masih dipegang kuat sebagai penggambaran fakta sejarah khususnya oleh TNI AD.
Hari ini, catatan hitam bangsa Indonesia yang menuding PKI sebagai pihak yang bersalah atas terbunuhnya 7 jenderal kembali berhembus.
Salah satu sebabnya Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terus menerus melempar pernyataan bahwa PKI bangkit lagi.
Tentu sudah sesuatu yang wajar bahwa sejarah 65 dari sudut pandang TNI menyatakan PKI sebagai biang keladi dari kepahitan itu.
Baca Juga: Lokasi Kuburan Massal Korban 65 Terbanyak di Jateng
Namun dari sudut pandang yang berbeda, terkuak pengakuan dari salah satu petinggi PKI, Sudisman (1920-1967).
Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) tahun 1967 setelah dirinya tertangkap, Sudisman memaparkan penjelasannya tentang kejadian 30 September 1965.
Tertangkapnya Sudisman membuat ia harus meringkuk dalam sebuah sel berukuran 2 M 20 cm kali 3 M 60 cm, selama lebih dari 7 bulan atau 211 hari terhitung mulai 6 Desember 1966.
Paparan Sudisman tersebut ia beri judul "Urain Tanggung Jawab" sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan.
"Tanggung-jawab kepada siapa? Dengan sendirinya tanggung jawab kepada rakyat. Siapakah yang dimaksud dengan rakyat itu? Rakyat ialah: kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil di luar kaum tani termasuk kaum intelektual revolusioner, dan borjuis nasional yang anti-imperialis dan anti tuan tanah (anti-feodal)," tulis Sudisman memberi penjelasan.
Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas.
Berita Terkait
-
'Katri': Menenun Sisa Hidup dari Puing Tragedi 1965
-
KUIS: Tes Keterampilan Berpolitik ala Tokoh Sejarah, Kamu Titisan Genghis Khan atau Figur Lain?
-
Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?
-
Episode Terakhir Batavia Tales, Tinggalkan Warisan Sejarah dan Budaya di Panggung Musikal Indonesia
-
Sinopsis The King's Warden, Film Korea Sejarah Baru Dibintangi Park Ji Hoon
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK