Suara.com - Tragedi kelam sejarah 1965 hingga hari ini masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kata usai.
Sebagian pihak yakin betul bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah biang kerok dari terbunuhnya 7 jenderal angkatan darat yang ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Alhasil, sejak Maret 1966 PKI menjadi partai yang haram bercokol di bumi pertiwi.
Petinggi-petinggi PKI sampai ke simpatisannya yang bergerak di akar rumput banyak yang dibunuh dalam genosida terbesar dalam sejarah Indonesia.
Untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah pihak yang biadab, pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah membuat film propaganda berjudul "Pengkhianatan G30S/PKI."
Film berdurasi 4 jam lebih tersebut disutradarai oleh Arifin C Noer dan masih dipegang kuat sebagai penggambaran fakta sejarah khususnya oleh TNI AD.
Hari ini, catatan hitam bangsa Indonesia yang menuding PKI sebagai pihak yang bersalah atas terbunuhnya 7 jenderal kembali berhembus.
Salah satu sebabnya Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terus menerus melempar pernyataan bahwa PKI bangkit lagi.
Tentu sudah sesuatu yang wajar bahwa sejarah 65 dari sudut pandang TNI menyatakan PKI sebagai biang keladi dari kepahitan itu.
Baca Juga: Lokasi Kuburan Massal Korban 65 Terbanyak di Jateng
Namun dari sudut pandang yang berbeda, terkuak pengakuan dari salah satu petinggi PKI, Sudisman (1920-1967).
Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) tahun 1967 setelah dirinya tertangkap, Sudisman memaparkan penjelasannya tentang kejadian 30 September 1965.
Tertangkapnya Sudisman membuat ia harus meringkuk dalam sebuah sel berukuran 2 M 20 cm kali 3 M 60 cm, selama lebih dari 7 bulan atau 211 hari terhitung mulai 6 Desember 1966.
Paparan Sudisman tersebut ia beri judul "Urain Tanggung Jawab" sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan.
"Tanggung-jawab kepada siapa? Dengan sendirinya tanggung jawab kepada rakyat. Siapakah yang dimaksud dengan rakyat itu? Rakyat ialah: kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil di luar kaum tani termasuk kaum intelektual revolusioner, dan borjuis nasional yang anti-imperialis dan anti tuan tanah (anti-feodal)," tulis Sudisman memberi penjelasan.
Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas.
Berita Terkait
-
Futsal di Era Digital: Dari Lapangan ke Layar Sosial Media
-
Warga Jakarta Telantarkan Jenazah Pejabat Pajak di Pinggir Jalan, Tolak Gotong ke Makam
-
Bukan Sekadar 5 Lawan 5, Ada Misi Besar di Lapangan Futsal Axis Nation Cup
-
Fakta Unik Makau, Koloni 442 Tahun Portugal yang Timnasnya Tak Warisi Kehebatan Os Navegadores
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah