Suara.com - Dampak dari pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, mengakibatkan kegiatan masyarakat jadi terbatasi oleh aturan dari pemerintah.
Masyarakat dilarang sekolah tatap muka, dilarang ibadah berjemaah, dilarang menggelar hiburan dan berbagai jenis pelarangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Aparat dari kepolisian pun diterjunkan untuk menertibkan masyarakat yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi memunculkan klaster penularan Covid-19.
Sebuah video yang merekam aparat kepolisian membubarkan sebuah hiburan pun viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Twitter @BuruhPanggung, Sabtu (03/10/2020).
"Wajib protokol kesehatan, orang hajatan boleh, arisan boleh, yang tidak diperbolehkan, kegiatan hiburan campursari. Kenapa? Karena kita dari polsek sampai saat ini tidak mengeluarkan izin berkaitan campursari, kegiatan hiburan ini," kata salah seorang polisi dalam video berdurasi satu menit tersebut.
Dalam video itu, salah satu polisi juga membawa sebuah papan bertuliskan operasi yustisi Covid-19.
Akibatnya, para pemain campursari yang sudah siap di atas panggung nampak murung dan mengemasi alat-alat musik mereka.
Tapi, pelarangan hiburan yang dilakukan polisi itu tidak selaras dengan rekaman selanjutnya yang dikomparasikan oleh warganet.
Sebab, dalam video selanjutnya, sejumlah polisi lengkap dengan seragamnya tengah asyik bernyanyi dan berjoget dengan seorang biduan.
Baca Juga: Viral Kampanye Buat Kerumunan, Warganet: yang Nggak Boleh Tukang Angkringan
Nampak pula dalam video itu seorang anggota TNI dengan seragam lorengnya juga larut dalam asyiknya alunan kendang.
Meski mengenakan masker, namun beberapa aparat dalam video itu terlihat melorotkan maskernya sehingga tidak menutupi hidung.
Tak pelak, akun @BuruhPanggung pun geram dan melemparkan protesnya kepada polisi-polisi tersebut.
"Kalo bikin gigs band-band-nan, trus didatangi pihak berwajib, bilang aja ini lagi simulasi konser kampanye pilkda pak," kata @BuruhPanggung.
Hingga artikel ini diturunkan, video tersebut ramai jadi bahan pembicaraan warganet dan di-retweet oleh 1,1 ribu pengguna Twitter.
Unggahan itu pun langsung diberondong oleh komentar-komentar gemas dari warganet.
Berita Terkait
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
Evaluasi Barikade Demonstrasi: Belajar Merawat Demokrasi dari Korea Selatan
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Karapan Marmot, Tradisi Unik Penyambut Musim Kemarau di Lumajang
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon
-
KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya
-
Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon
-
KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat