Suara.com - Dampak dari pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, mengakibatkan kegiatan masyarakat jadi terbatasi oleh aturan dari pemerintah.
Masyarakat dilarang sekolah tatap muka, dilarang ibadah berjemaah, dilarang menggelar hiburan dan berbagai jenis pelarangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Aparat dari kepolisian pun diterjunkan untuk menertibkan masyarakat yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi memunculkan klaster penularan Covid-19.
Sebuah video yang merekam aparat kepolisian membubarkan sebuah hiburan pun viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Twitter @BuruhPanggung, Sabtu (03/10/2020).
"Wajib protokol kesehatan, orang hajatan boleh, arisan boleh, yang tidak diperbolehkan, kegiatan hiburan campursari. Kenapa? Karena kita dari polsek sampai saat ini tidak mengeluarkan izin berkaitan campursari, kegiatan hiburan ini," kata salah seorang polisi dalam video berdurasi satu menit tersebut.
Dalam video itu, salah satu polisi juga membawa sebuah papan bertuliskan operasi yustisi Covid-19.
Akibatnya, para pemain campursari yang sudah siap di atas panggung nampak murung dan mengemasi alat-alat musik mereka.
Tapi, pelarangan hiburan yang dilakukan polisi itu tidak selaras dengan rekaman selanjutnya yang dikomparasikan oleh warganet.
Sebab, dalam video selanjutnya, sejumlah polisi lengkap dengan seragamnya tengah asyik bernyanyi dan berjoget dengan seorang biduan.
Baca Juga: Viral Kampanye Buat Kerumunan, Warganet: yang Nggak Boleh Tukang Angkringan
Nampak pula dalam video itu seorang anggota TNI dengan seragam lorengnya juga larut dalam asyiknya alunan kendang.
Meski mengenakan masker, namun beberapa aparat dalam video itu terlihat melorotkan maskernya sehingga tidak menutupi hidung.
Tak pelak, akun @BuruhPanggung pun geram dan melemparkan protesnya kepada polisi-polisi tersebut.
"Kalo bikin gigs band-band-nan, trus didatangi pihak berwajib, bilang aja ini lagi simulasi konser kampanye pilkda pak," kata @BuruhPanggung.
Hingga artikel ini diturunkan, video tersebut ramai jadi bahan pembicaraan warganet dan di-retweet oleh 1,1 ribu pengguna Twitter.
Unggahan itu pun langsung diberondong oleh komentar-komentar gemas dari warganet.
Berita Terkait
-
Pegawai Laporkan Kepala SPPG di Bekasi ke Polisi: Ngaku Dilecehkan, Dimaki hingga Dilarang Berhijab!
-
Tega Aborsi Bayi karena Ngeluh Sulit Dapat Kerja, Wanita di Bekasi Ditahan Polisi
-
Data dan Digital Jadi Kunci Sukses Industri Hiburan di Indonesia
-
Kesabaran Habis, Ruben Onsu Colek Polisi untuk Tagih Kasus Fitnah Anaknya yang Mandek
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Makin Ramai, Massa Berulang Kali Cekcok dengan Polisi
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono